Jadi BLU, UNP Persiapkan Diri

M Wawasan, Padang---Setelah resmi menjadi Badan Layanan Umum (BLU), Universitas Negeri Padang (UNP) mulai melakukan berbagai persiapan. Persiapan itu, di antaranya penetapan tarif untuk semua aset yang ada di UNP, pembentukan tim pengelola BLU, remunerasi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Azhari Suwir, S.E., mengatakan bahwa pelaksanaan BLU akan dilakukan setelah enam bulan pascakeluarnya surat keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan UNP menjadi BLU. Dalam rentang waktu tersebut, UNP pun akan melakukan persiapan. “Diperkirakan BLU akan dilaksanakan pada Agustus mendatang,” kata Azhari, Rabu (8/4). 

Perihal persiapan tersebut, sebanyak 20 orang yang terdiri atas pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan orang-orang yang terkait di bidang keuangan dan akuntansi UNP, melakukan studi banding ke beberapa universitas yang ada di Semarang, Solo, dan Yogyakarta pada Selasa-Jumat (14-17/4) lalu. Orang-orang tersebut dibagi menjadi lima tim, yaitu tim rencana bisnis anggaran, tim tarif, tim remunerasi, tim kelola, dan tim SOP. “Sejauh ini persiapan UNP sudah 60%, baik dari segi sumber daya manusia, prosedur, penyusunan anggaran, maupun penataan aset,” jelas Azhari, Rabu (22/4).

UNP resmi berubah status dari satuan kerja (satker) menjadi BLU dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015. Sosialisasi terkait perubahan status tersebut telah dilakukan pada Senin (6/4) lalu kepada seluruh jajaran pimpinan selingkungan UNP.

Pembantu Rektor II, Dr. Alizamar, M.Pd., Kons., mengatakan bahwa setelah menjadi BLU banyak keuntungan bisa diperoleh UNP. Dengan menjadi BLU, dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) UNP menjadi lebih fleksibel. Misalnya, kalau selama ini SPP yang telah dibayarkan oleh mahasiswa masuk ke rekening rektor, lalu diteruskan ke kas negara, kini langsung masuk ke rekening bank mitra UNP. “Sebelumnya, jika universitas memerlukan uang harus melalui KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) terlebih dahulu, setelah menjadi BLU, SPP yang dibayarkan oleh mahasiswa dapat langsung digunakan oleh UNP,” terang Alizamar, Senin (27/4). 

Fleksibelnya penggunaan dana membuat program kerja yang direncanakan UNP akan terlaksana dengan cepat karena tidak perlu menunggu persetujuan proposal dari pemerintah pusat. Namun, Alizamar mengingatkan, meski dapat lebih leluasa mengelola dana, tidak berarti UNP dapat menggunakannya secara sembarangan. Kinerja semua pihak akan diawasi dengan teliti, sehingga tidak ada peluang untuk berbuat kecurangan. 

Setelah menjadi BLU, UNP nantinya akan diaudit oleh Akuntan Publik, Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berbeda dengan saat menjadi satker yang hanya diaudit oleh Inspektorat dan BPK saja. “Hal ini justru membuat kinerja semua pihak lebih meningkat dan lebih bersih,” jelas Alizamar.

Dilaporkan: Edison Effendi