MWawasan.JAKARTA- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sedang memastikan ketersediaan kebutuhan dan stok pangan bagi warga yang terdampak bencana gempa dan banjir tercukupi, dengan mengunjungi gudang Bulog.
“Saya harus memastikan kebutuhan dan stok pangan tercukupi dengan mengawali kunjungan ke gudang Bulog, karena bupati dan gubernur sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) darurat, ” ujar Mensos saat meninjau gudang Bulog di Desa Siron, Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam, Jumat (9/12/2016).
Setelah SK darurat keluar, kata Mensos, bupati bisa mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 100 ton. Jika, beras itu semua sudah terpakai maka gubernur bisa mengeluarkan hingga 200 ton beras.
“Jika beras 200 ton juga sudah habis terpakai, maka baru kewenangan Menteri Sosial (Mensos), dan posisi peraturannya begitu, ” ucapnya.
Di lapangan, kondisi yang membutuhkan CBP tidak hanya di Pidie Jaya maupun daerah sekitar yang langsung terdampak bencana, seperti Pide, Bireun dan Sigli, melainkan juga ada di Aceh Singkil.
“Kondisi Aceh Singkil membutuhkan stok beras, karena dampak banjir yang relatif cukup lama, sehingga harus termonitor dan dipastikan koordinasi gudang antara sub-divisi regional (divre) dan divre bulog juga harus aman, ” katanya.
Selain itu, pihaknya harus memastikan kondisi warga yang mengalami kesulitan sebagai dampak gempa dan banjir, karena untuk membangun recoveri sosial ekonomi mereka yang membutuh waktu.
“Karena kondisi tersebut, maka kunjungan saya dimulai ke gudang Bulog untuk memastikan warga yang terdampak bencana bisa aman dan tercukupi kebutuhan pangan dan stok logistik mereka, ” tandasnya.
Saat ini, stok beras cukup hingga 6 bulan ke depan, termasuk untuk kebutuhan beras sejahtera (rastra). Di sub-divre Pidie Jaya masih aman, sehigga harus dipastikan tidak ada pengiriman beras dari gudang divre ke sud-divre.
“Jangan sampai pada kendala pada saat proses rekonstruksi yang memang membutuhkan waktu dan kebutuhan pangan bagi warga terdampak bisa tercukupi dengan baik, ” pungkasnya.
“Saya harus memastikan kebutuhan dan stok pangan tercukupi dengan mengawali kunjungan ke gudang Bulog, karena bupati dan gubernur sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) darurat, ” ujar Mensos saat meninjau gudang Bulog di Desa Siron, Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam, Jumat (9/12/2016).
Setelah SK darurat keluar, kata Mensos, bupati bisa mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 100 ton. Jika, beras itu semua sudah terpakai maka gubernur bisa mengeluarkan hingga 200 ton beras.
“Jika beras 200 ton juga sudah habis terpakai, maka baru kewenangan Menteri Sosial (Mensos), dan posisi peraturannya begitu, ” ucapnya.
Di lapangan, kondisi yang membutuhkan CBP tidak hanya di Pidie Jaya maupun daerah sekitar yang langsung terdampak bencana, seperti Pide, Bireun dan Sigli, melainkan juga ada di Aceh Singkil.
“Kondisi Aceh Singkil membutuhkan stok beras, karena dampak banjir yang relatif cukup lama, sehingga harus termonitor dan dipastikan koordinasi gudang antara sub-divisi regional (divre) dan divre bulog juga harus aman, ” katanya.
Selain itu, pihaknya harus memastikan kondisi warga yang mengalami kesulitan sebagai dampak gempa dan banjir, karena untuk membangun recoveri sosial ekonomi mereka yang membutuh waktu.
“Karena kondisi tersebut, maka kunjungan saya dimulai ke gudang Bulog untuk memastikan warga yang terdampak bencana bisa aman dan tercukupi kebutuhan pangan dan stok logistik mereka, ” tandasnya.
Saat ini, stok beras cukup hingga 6 bulan ke depan, termasuk untuk kebutuhan beras sejahtera (rastra). Di sub-divre Pidie Jaya masih aman, sehigga harus dipastikan tidak ada pengiriman beras dari gudang divre ke sud-divre.
“Jangan sampai pada kendala pada saat proses rekonstruksi yang memang membutuhkan waktu dan kebutuhan pangan bagi warga terdampak bisa tercukupi dengan baik, ” pungkasnya.
#Gan/Biro Humas Kementerian Sosial RI
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 