MWawasan.JAKARTA- Pemerintah Israel mengumumkan rencana untuk membangun 2.500 lagi rumah di Tepi Barat. Ini adalah kali keduanya negara tersebut mengumumkan rencana pembangunan setelah Donald Trump menjabat Presiden Amerika Serikat.
Pernyataan Kementerian Pertahanan yang dikutip Reuters, Selasa (24/1), menyebut langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah dalam rangka “mempertahankan keberlangsungan hidup sehari-hari.”
Kebanyakan konstruksi rumah itu, menurut pernyataan, akan ditempatkan di blok yang sudah ada dan akan dipertahankan jika Israel damai dengan Palestina di masa depan. Walau demikian, paparan yang dijelaskan kantor Perdana Menteri menunjukkan porsi besar dari permukiman berada di luar blok tersebut.
Sekitar 530 ribu penduduk tinggal di Tepi Barat dan 200 ribu lainnya di Yerusalem TImur. Kedua daerah ini direbut Israel dalam perang 1967 silam. Di luar blok-blok besar itu, yang sebagian tercecer di dekat perbatasan, terdapat 100 permukiman.
Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengutuk pengumuman Israel. Menurutnya, langkah ini akan menuai konsekuensi tersendiri.
“Keputusan ini akan menghambat upaya memulihkan keamanan dan kestabilan. Hal ini akan mendukung ekstremisme dan terorisme dan akan menghalangi jalan upaya menuju perdamaian,” ujarnya.
Mereka menginginkan Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai negara independen dengan ibu kota di Yerusalem Timur.
Sebagian besar negara-negara dunia menilai permukiman Israel ilegal dan menghambat upaya perdamaian antara kedua negara karena mengurangi dan memecah wilayah Palestina yang diperlukan untuk membentuk negara.
Israel menampik dengan mengutip kitab suci dan hubungan historis, politis akan tanah di daerah tersebut.
Selama kampanye, Trump mengindikasikan dirinya berseberangan pendapat dengan Presiden Barack Obama yang kini telah resmi ia gantikan. Obama sebelumnya menentang pembangunan tersebut.
Minggu pekan lalu, setelah pelantikan Trump, Israel mengumumkan rencana untuk membangun ratusan rumah di Yerusalem Timur. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pun memberi tahu menteri-menteri seniornya bahwa ia telah mencabut pembatasan terkait pembangunan permukiman di daerah itu.
“Kita bisa membangun di manapun dan sebanyak apapun,” kata seorang pejabat yang mengutip perkataan Netanyahu pada para menteri.
Menyusul pengumuman ini, kantor perdana menteri mendaftar beberapa daerah di Tepi Barat yang akan dibangun. Namun, tidak semuanya berada di blok permukiman.
“Saya telah sepakat dengan menteri pertahanan untuk membangun 2.500 ruah baru di Judea dan Samaria—kita akan membangun dan akan terus membangun,” kata Netanyahu melalui akun Twitter.
Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman sendiri adalah penduduk di kawasan itu.
Pernyataan Kementerian Pertahanan menyatakan 100 rumah baru itu akan dibangun di Beit El, permukiman yang disebut media Israel didanai oleh keluarga Jared Kushner, menantu Trump.
David Friedman, pendukung permukiman Israel yang dipilih Trump sebagai calon duta besar untuk Israel, adalah presiden American Friends of Beit El, kelompok yang mengumpulkan dana untuk permukiman tersebut.
#cnnindonesia/aal
Pernyataan Kementerian Pertahanan yang dikutip Reuters, Selasa (24/1), menyebut langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah dalam rangka “mempertahankan keberlangsungan hidup sehari-hari.”
Kebanyakan konstruksi rumah itu, menurut pernyataan, akan ditempatkan di blok yang sudah ada dan akan dipertahankan jika Israel damai dengan Palestina di masa depan. Walau demikian, paparan yang dijelaskan kantor Perdana Menteri menunjukkan porsi besar dari permukiman berada di luar blok tersebut.
Sekitar 530 ribu penduduk tinggal di Tepi Barat dan 200 ribu lainnya di Yerusalem TImur. Kedua daerah ini direbut Israel dalam perang 1967 silam. Di luar blok-blok besar itu, yang sebagian tercecer di dekat perbatasan, terdapat 100 permukiman.
Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengutuk pengumuman Israel. Menurutnya, langkah ini akan menuai konsekuensi tersendiri.
“Keputusan ini akan menghambat upaya memulihkan keamanan dan kestabilan. Hal ini akan mendukung ekstremisme dan terorisme dan akan menghalangi jalan upaya menuju perdamaian,” ujarnya.
Mereka menginginkan Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai negara independen dengan ibu kota di Yerusalem Timur.
Sebagian besar negara-negara dunia menilai permukiman Israel ilegal dan menghambat upaya perdamaian antara kedua negara karena mengurangi dan memecah wilayah Palestina yang diperlukan untuk membentuk negara.
Israel menampik dengan mengutip kitab suci dan hubungan historis, politis akan tanah di daerah tersebut.
Selama kampanye, Trump mengindikasikan dirinya berseberangan pendapat dengan Presiden Barack Obama yang kini telah resmi ia gantikan. Obama sebelumnya menentang pembangunan tersebut.
Minggu pekan lalu, setelah pelantikan Trump, Israel mengumumkan rencana untuk membangun ratusan rumah di Yerusalem Timur. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pun memberi tahu menteri-menteri seniornya bahwa ia telah mencabut pembatasan terkait pembangunan permukiman di daerah itu.
“Kita bisa membangun di manapun dan sebanyak apapun,” kata seorang pejabat yang mengutip perkataan Netanyahu pada para menteri.
Menyusul pengumuman ini, kantor perdana menteri mendaftar beberapa daerah di Tepi Barat yang akan dibangun. Namun, tidak semuanya berada di blok permukiman.
“Saya telah sepakat dengan menteri pertahanan untuk membangun 2.500 ruah baru di Judea dan Samaria—kita akan membangun dan akan terus membangun,” kata Netanyahu melalui akun Twitter.
Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman sendiri adalah penduduk di kawasan itu.
Pernyataan Kementerian Pertahanan menyatakan 100 rumah baru itu akan dibangun di Beit El, permukiman yang disebut media Israel didanai oleh keluarga Jared Kushner, menantu Trump.
David Friedman, pendukung permukiman Israel yang dipilih Trump sebagai calon duta besar untuk Israel, adalah presiden American Friends of Beit El, kelompok yang mengumpulkan dana untuk permukiman tersebut.
#cnnindonesia/aal
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment