MWawasan.JAMBI- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan kepada pejabat pemerintahan agar tak terlibat jual beli jabatan yang bakal merusak karir mereka.
"Kami warning, karena KPK telah banyak menangkap OTT, jangan sampai terlibat jual beli jabatan. Jangan sampai karena suap karir pegawainya terhambat," kata Tjahjo usai menghadiri rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT ke-60 Provinsi Jambi, Jumat (5/1).
Ia mengatakan, Kemendagri hanya memberikan warning saja, sebab area rawan korupsi itu di samping perencanaan anggaran adalah mutasi jabatan.
"Apapun mutasi harus prestasi yang diutamakan jangan karena memberi upeti," tegasnya.
Dia mencontohkan Bupati Klaten yang tertangkap tangan karena diduga menerima suap dalam proses mutasi jabatan.
"Untuk yang lain agar hati-hati bahwa apapun jabatan jangan dijualbelikan. Itu adalah prestasi dan jenjang karir. Jangan sampai prestasi dan jenjang karir seorang PNS terganjal/terpotong hanya karena upeti. Itu aja intinya," tegasnya.
Mendagri juga mengatakan salah satu ancaman negara adalah korupsi. Tahun 2016 KPK memecahkan rekor Muri dengan banyak menangkap OTT aparatur negara.
"DPRD dalam fungsi pengawasannya juga harus memahami area rawan korupsi. Seperti yang berkaitan dengan dana hibah, bansos, pajak dan pelicin mutasi," katanya menambahkan.
"Kami warning, karena KPK telah banyak menangkap OTT, jangan sampai terlibat jual beli jabatan. Jangan sampai karena suap karir pegawainya terhambat," kata Tjahjo usai menghadiri rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT ke-60 Provinsi Jambi, Jumat (5/1).
Ia mengatakan, Kemendagri hanya memberikan warning saja, sebab area rawan korupsi itu di samping perencanaan anggaran adalah mutasi jabatan.
"Apapun mutasi harus prestasi yang diutamakan jangan karena memberi upeti," tegasnya.
Dia mencontohkan Bupati Klaten yang tertangkap tangan karena diduga menerima suap dalam proses mutasi jabatan.
"Untuk yang lain agar hati-hati bahwa apapun jabatan jangan dijualbelikan. Itu adalah prestasi dan jenjang karir. Jangan sampai prestasi dan jenjang karir seorang PNS terganjal/terpotong hanya karena upeti. Itu aja intinya," tegasnya.
Mendagri juga mengatakan salah satu ancaman negara adalah korupsi. Tahun 2016 KPK memecahkan rekor Muri dengan banyak menangkap OTT aparatur negara.
"DPRD dalam fungsi pengawasannya juga harus memahami area rawan korupsi. Seperti yang berkaitan dengan dana hibah, bansos, pajak dan pelicin mutasi," katanya menambahkan.
#Gan/Puspen Kemendagri/*
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 