MWawasan.JAKARTA.- Ratusan warga suku Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng) berdemo meminta agar Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. Massa pedemo memberi waktu satu bulan bagi pemerintah untuk memenuhi permintaan mereka.
"Permintaan membubarkan ini juga tindaklanjut sikap suku Dayak tiga tahun silam yang menolak FPI datang dan terbentuk di provinsi ini. Kami melihat FPI tidak berubah, justru semakin radikal," kata koordinator aksi Bachtiar Effendi di Bundaran Besar kota Palangka Raya, Jumat (20/1) seperti dilansir dari Antara.
Apabila dalam waktu satu bulan pemerintah tak mengindahkan, pedemo akan kembali menggelar unjuk rasa dalam jumlah massa yang lebih besar. Ratusan orang yang berdemo terdiri dari berbagai organisasi yang tergabung di Forum Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah (FMAD-KT).
Bachtiar yang juga menjabat Ketua FMAD-KT mengatakan FPI sudah berkali-kali menimbulkan keonaran dan perpecahan di masyarakat. Jika dibiarkan dan tidak segera dibubarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan antar masyarakat.
"Fakta membuktikan bahwa FPI telah semakin membuat keonaran. FPI harus dibubarkan," kata dia.
Bachtiar mengatakan masyarakat suku Dayak maupun suku lain di Kalimantan Tengah, sepakat menolak paham radikalisme tumbuh di Indonesia.
"Kami juga menolak berbagai macam tindakan intoleran dan menjunjung tinggi falsafah hidup damai dalam Huma Betang (rumah adat masyarakat Kalimantan Tengah). NKRI harga mati bagi masyarakat suku dayak Kalteng," kata Bachtiar.
Sebelum demo ini, sejumlah pemuda suku Dayak menolak kedatangan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain dan rombongannya di Bandara Susilo, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Kamis (12/1) pagi.
Penolakan terjadi karena warga menerima informasi bahwa Tengku melontarkan pernyataan yang melecehkan warga Dayak melalui media sosial.
Menurut Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Barat Komisaris Besar Suhadi, warga menolak kedatangan Zulkarnain karena pernyataan provokatifnya soal Suku Dayak melalui akun media sosial.
"Permintaan membubarkan ini juga tindaklanjut sikap suku Dayak tiga tahun silam yang menolak FPI datang dan terbentuk di provinsi ini. Kami melihat FPI tidak berubah, justru semakin radikal," kata koordinator aksi Bachtiar Effendi di Bundaran Besar kota Palangka Raya, Jumat (20/1) seperti dilansir dari Antara.
Apabila dalam waktu satu bulan pemerintah tak mengindahkan, pedemo akan kembali menggelar unjuk rasa dalam jumlah massa yang lebih besar. Ratusan orang yang berdemo terdiri dari berbagai organisasi yang tergabung di Forum Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah (FMAD-KT).
Bachtiar yang juga menjabat Ketua FMAD-KT mengatakan FPI sudah berkali-kali menimbulkan keonaran dan perpecahan di masyarakat. Jika dibiarkan dan tidak segera dibubarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan antar masyarakat.
"Fakta membuktikan bahwa FPI telah semakin membuat keonaran. FPI harus dibubarkan," kata dia.
Bachtiar mengatakan masyarakat suku Dayak maupun suku lain di Kalimantan Tengah, sepakat menolak paham radikalisme tumbuh di Indonesia.
"Kami juga menolak berbagai macam tindakan intoleran dan menjunjung tinggi falsafah hidup damai dalam Huma Betang (rumah adat masyarakat Kalimantan Tengah). NKRI harga mati bagi masyarakat suku dayak Kalteng," kata Bachtiar.
Sebelum demo ini, sejumlah pemuda suku Dayak menolak kedatangan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain dan rombongannya di Bandara Susilo, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Kamis (12/1) pagi.
Penolakan terjadi karena warga menerima informasi bahwa Tengku melontarkan pernyataan yang melecehkan warga Dayak melalui media sosial.
Menurut Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Barat Komisaris Besar Suhadi, warga menolak kedatangan Zulkarnain karena pernyataan provokatifnya soal Suku Dayak melalui akun media sosial.
#Gan/Antara
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment