MWawasan.JAKARTA- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melarang sejumlah instansi pemerintah memberikan atau merilis informasi ke media sosial dan wartawan untuk sementara waktu, guna mencegah munculnya perbedaan keterangan dengan Gedung Putih.
Karyawan di sejumlah instansi pemerintahan seperti Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) dan Kementerian Agrikultur (USDA) dilaporkan mendapat perintah khusus dari Gedung Putih di awal pekan ini untuk tidak merilis "dokumen ke publik" seperti foto, berita, lembar fakta, dan konten media sosial hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Sementara itu, karyawan di kementerian Transportasi juga mendapatkan instruksi untuk "tidak mempublikasikan rilis informasi baru atau melibatkan media sosial di setiap kegiatan" mereka.
Para pejabat di Lembaga kesehatan dan Layanan Kemanusiaan juga mendapat perintah yang sama untuk "tidak mengirim informasi apa pun kepada publik."
Tak hanya itu, Trump diam-diam juga memerintahkan lima lembaga federal lain untuk membatasi komunikasi dengan publik, terutama wartawan.
Melansir The Guardian, Rabu (25/1), pemerintah bahkan menangguhkan akun media sosial Kementerian Dalam Negeri menyusul insiden Dinas Pertamanan Nasional (NPS) yang merilis foto kemeriahan pelantikan Trump dan membandingkannya dengan pelantikan Barack Obama pada 2009 lalu melalui Twitter.
Setelah menjadi viral, NPS menghapus kicauan tersebut dan meminta maaf secara publik.
"Mereka [NPS] telah melanggar kebijakan penggunaan media sosial untuk suatu lembaga pemerintah. Ada aturan khusus bagi setiap departemen yang telah ditetapkan," kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Sean Spicer.
Pembatasan ini dilakukan menyusul pernyataan resmi dari Gedung Putih pada akhir pekan lalu terkait dugaan "pembingkaian" yang dilakukan oleh media untuk menjatuhkan akuntabilitas Trump.
Trump bahkan secara terang-terangan mengkritik dan menyatakan perang dengan media atas sejumlah pemberitan yang ia anggap berupaya menjatuhkan nama baiknya.
Karyawan di sejumlah instansi pemerintahan seperti Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) dan Kementerian Agrikultur (USDA) dilaporkan mendapat perintah khusus dari Gedung Putih di awal pekan ini untuk tidak merilis "dokumen ke publik" seperti foto, berita, lembar fakta, dan konten media sosial hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Sementara itu, karyawan di kementerian Transportasi juga mendapatkan instruksi untuk "tidak mempublikasikan rilis informasi baru atau melibatkan media sosial di setiap kegiatan" mereka.
Para pejabat di Lembaga kesehatan dan Layanan Kemanusiaan juga mendapat perintah yang sama untuk "tidak mengirim informasi apa pun kepada publik."
Tak hanya itu, Trump diam-diam juga memerintahkan lima lembaga federal lain untuk membatasi komunikasi dengan publik, terutama wartawan.
Melansir The Guardian, Rabu (25/1), pemerintah bahkan menangguhkan akun media sosial Kementerian Dalam Negeri menyusul insiden Dinas Pertamanan Nasional (NPS) yang merilis foto kemeriahan pelantikan Trump dan membandingkannya dengan pelantikan Barack Obama pada 2009 lalu melalui Twitter.
Setelah menjadi viral, NPS menghapus kicauan tersebut dan meminta maaf secara publik.
"Mereka [NPS] telah melanggar kebijakan penggunaan media sosial untuk suatu lembaga pemerintah. Ada aturan khusus bagi setiap departemen yang telah ditetapkan," kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Sean Spicer.
Pembatasan ini dilakukan menyusul pernyataan resmi dari Gedung Putih pada akhir pekan lalu terkait dugaan "pembingkaian" yang dilakukan oleh media untuk menjatuhkan akuntabilitas Trump.
Trump bahkan secara terang-terangan mengkritik dan menyatakan perang dengan media atas sejumlah pemberitan yang ia anggap berupaya menjatuhkan nama baiknya.
#cnnindonesia/has
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment