BPPK Gelar Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri

MWawasan.Yogyakarta ~ Pada hari Senin, 27 Februari 2017, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (Pusat P2K2 Kawasan Amerika dan Eropa), BPPK menyelenggarakan Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) dengan tema "Pemerintahan Baru Amerika: Presiden Trump  dan Proyeksi Kebijakan Luar Negeri AS," di Ruang Sidang Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Rektor UMY, Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., Kepala Pusat P2K2 Amerika dan Eropa, Leonard F. Hutabarat, Ph.D., dan para narasumber yaitu Direktur Eksekutif CSIS, Dr. Philips J. Vermonte, Kepala Pusat Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Ir. Sri Nastiti Budianti, M.Si., Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UMY, Prof. Dr. Bambang Cipto, MA, dan Wakil Dekan FISIP / Kepala Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada, Dr, Poppy S. Winanti. Bertindak sebagai moderator adalah Ratih Herningtyas, S.IP., MA.

Dalam sambutannya, Rektor UMY menyampaikan bahwa setiap pergantian presiden AS akan membawa peluang dan tantangan bagi semua negara termasuk Indonesia. Presiden Trump, terlepas dari gaya kepemimpinannya, dapat tetap memberikan peluang menguntungkan bagi kepentingan nasional Indonesia melalui kerja sama yang menguntungkan dengan AS.

Kepala Pusat P2K2 Amerika dan Eropa dalam sambutan dan paparan pembukanya menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara instansi pemerintah dengan lingkungan akademik dalam menghasilkan rekomendasi yang baik bagi kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah. 

Terkait isu kepemimpinan nasional AS yang baru di bawah Presiden Trump, penting bagi Indonesia untuk mengantisipasi arah kebijakan luar negeri AS melalui pemahaman atas kepentingan nasional yang ingin diusung oleh Presiden Trump. 

Hal ini dapat dipahami antara lain dengan mencermati negara-negara mana saja yang mendapatkan perhatian khusus kebijakan luar negeri AS, baik yang dinilai sebagai kawan maupun lawan. Meski masih diwarnai ketidakpastian, pada akhirnya kepentingan nasional AS akan menjadi batasan yang mendorong maupun menghambat implementasi kebijakan Presiden Trump.

Para narasumber menilai bahwa latar belakang dunia bisnis akan banyak mewarnai kecenderungan Presiden Trump dalam memilih kebijakan yang akan ditempuh AS. Di antara kecenderungan tersebut adalah realisme ekonomi dan sikap proteksionis dalam kebijakan perdagangan luar negeri AS. 

Bagi Indonesia, yang harus diantisipasi dari sikap tersebut adalah pengawasan secara ketat oleh AS terhadap surplus perdagangan yang cukup besar, isu hak kekayaan intelektual, dan berbagai kemudahan di bawah Generalized System of Preferences (GSP) yang selama ini dinikmati Indonesia dari perdagangan bilateral dengan AS. AS akan lebih mengedepankan kerja sama perdagangan bilateral dengan penekanan pada mekanisme fair trade dibandingkan dengan free trade.

Secara global, perkembangan arah kebijakan luar negeri AS juga akan berdampak pada pergeseran peta distribusi kekuatan dan pengaruh di dunia. Keluarnya AS dari TPP (Trans-Pacific Partnership) maupun opsi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) harus dimanfaatkan Indonesia untuk memenuhi kepentingan Nasional. Bagi Indonesia, skenario tersebut memunculkan kebutuhan untuk merasionalisasi doktrin politik luar negeri bebas aktif agar mampu beradaptasi dengan perkembangan global.

#Gan/Humas Pusat P2K2 Kawasan Amerika dan Eropa