Mwawasan.Yogyakarta--- Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja
Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Bapak M. Chandra W. Yudha mengatatakan," Realisasi Visi ASEAN 2025 menuntut, salah satunya, penguasaan sistem hukum negara-negara ASEAN serta berbagai instrumen hukum terkait Komunitas ASEAN", di dalam Diskusi terbatas mengenai "Pemuatan Elemen/Topik Khusus tentang Sistem Hukum di Negara-negara Anggota ASEAN dalam Kurikulum Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Indonesia" yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2017 di Yogyakarta.
Diskusi, yang dihadiri oleh pimpinan dan dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia, khususnya wilayah pulau Jawa, juga menghadirkan pembicara, antara lain, Direktur Hukum dan Perjanjan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, wakil Sekretariat ASEAN, wakil ASEAN Law Association, Dekan FH UGM, Wakil Dekan FH Unair, dan Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Dalam kegiatan tersebut, para pimpinan dan dosen berbagai fakultas hukum yang hadir berbagi pendapat, pengalaman dan diskusi pemuatan pengetahuan mengenai sistem hukum ASEAN di kurikulum fakultas hukum Indonesia. Satu hal yang ditekankan dalam diskusi ialah bahwa kompetensi dan pemahaman akan sistem hukum dan perkembangan kerja sama hukum di ASEAN adalah suatu keharusan bagi sarjana hukum Indonesia untuk bisa berkiprah di era Masyarakat ASEAN.
Diskusi berhasil mengidentifikasi rekomendasi terkait cara dan mekanisme mengkaitkan pemberian materi mata kuliah sistem hukum di ASEAN degan kompetensi lulusan dan kerja guna berkompetisi menghadapi era pergerakan orang secara bebas di kawasan serta dalam rangka mendukung dan mengamankan kepentingan nasional.
Diskusi, yang dihadiri oleh pimpinan dan dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia, khususnya wilayah pulau Jawa, juga menghadirkan pembicara, antara lain, Direktur Hukum dan Perjanjan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, wakil Sekretariat ASEAN, wakil ASEAN Law Association, Dekan FH UGM, Wakil Dekan FH Unair, dan Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Dalam kegiatan tersebut, para pimpinan dan dosen berbagai fakultas hukum yang hadir berbagi pendapat, pengalaman dan diskusi pemuatan pengetahuan mengenai sistem hukum ASEAN di kurikulum fakultas hukum Indonesia. Satu hal yang ditekankan dalam diskusi ialah bahwa kompetensi dan pemahaman akan sistem hukum dan perkembangan kerja sama hukum di ASEAN adalah suatu keharusan bagi sarjana hukum Indonesia untuk bisa berkiprah di era Masyarakat ASEAN.
Diskusi berhasil mengidentifikasi rekomendasi terkait cara dan mekanisme mengkaitkan pemberian materi mata kuliah sistem hukum di ASEAN degan kompetensi lulusan dan kerja guna berkompetisi menghadapi era pergerakan orang secara bebas di kawasan serta dalam rangka mendukung dan mengamankan kepentingan nasional.
Kegiatan juga mendiskusikan update isu-isu hukum menonjol di ASEAN yang terus bergulir sampai saat ini seperti terorisme, Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF), keamanan maritim dan Laut China Selatan.
Tindak lanjut kegiatan ini ialah diharapkannya tersusun rekomendasi konkrit pemuatan elemen sistem hukum di ASEAN yang dapat langsung digunakan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
#Gan/Dit. KS Polkam ASEAN
Tindak lanjut kegiatan ini ialah diharapkannya tersusun rekomendasi konkrit pemuatan elemen sistem hukum di ASEAN yang dapat langsung digunakan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
#Gan/Dit. KS Polkam ASEAN
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment