MWawasan.Padang(SUMBAR)--- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sangat mendukung peran aktif masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintahan, termasuk pengawasan terhadap korupsi dan pungutan liar (pungli).
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menerima kedatangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pengawas Korupsi (KPK), Kamis (2/2) menegaskan, peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan.
"Peran aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan diatur di dalam undang-undang. DPRD sangat mendukung bentuk pengawasan tersebut dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih," tegasnya.
Kehadiran LSM KPK di Sumatera Barat, kata Hendra, akan sangat membantu pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin banyak masyarakat yang mengawasi akan semakin baik sehingga penyelenggara pemerintahan akan semakin berhati-hati.
Namun dia berharap, organisasi atau LSM yang ada di Sumatera Barat hendaknya menjalankan roda organisasi secara profesional dan sesuai dengan koridor. Dengan porfesionalisme, akan berkontribusi terhadap kemajuan daerah dan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris LSM KPK Sumatera Barat Novico Prima, dalam konferensi pers dengan wartawan usai pertemuan dengan Ketua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menyebutkan, LSM KPK berkantor pusat di Tangerang, Banten. Untuk Sumatera Barat, sekretariat berada di Jalan DPR Dadok Tunggul Hitam, Padang.
"LSM ini bergerak dalam bidang pengawasan yang berkaitan dengan anggaran APBN dan APBD serta mengawasi kebijakan publik<' katanya.
Dia menambahkan, tujuan dari organisasi tersebut adalah mendidik masyarakat agar mengerti tentang tujuan program pemerintah, mengajari dan menuntun masyarakat agar peduli dan ikut bersama-sama dalam mengawasi kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menerima kedatangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pengawas Korupsi (KPK), Kamis (2/2) menegaskan, peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan.
"Peran aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan diatur di dalam undang-undang. DPRD sangat mendukung bentuk pengawasan tersebut dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih," tegasnya.
Kehadiran LSM KPK di Sumatera Barat, kata Hendra, akan sangat membantu pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin banyak masyarakat yang mengawasi akan semakin baik sehingga penyelenggara pemerintahan akan semakin berhati-hati.
Namun dia berharap, organisasi atau LSM yang ada di Sumatera Barat hendaknya menjalankan roda organisasi secara profesional dan sesuai dengan koridor. Dengan porfesionalisme, akan berkontribusi terhadap kemajuan daerah dan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris LSM KPK Sumatera Barat Novico Prima, dalam konferensi pers dengan wartawan usai pertemuan dengan Ketua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menyebutkan, LSM KPK berkantor pusat di Tangerang, Banten. Untuk Sumatera Barat, sekretariat berada di Jalan DPR Dadok Tunggul Hitam, Padang.
"LSM ini bergerak dalam bidang pengawasan yang berkaitan dengan anggaran APBN dan APBD serta mengawasi kebijakan publik<' katanya.
Dia menambahkan, tujuan dari organisasi tersebut adalah mendidik masyarakat agar mengerti tentang tujuan program pemerintah, mengajari dan menuntun masyarakat agar peduli dan ikut bersama-sama dalam mengawasi kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
#Gan/humasdprdsumbar
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment