MWawasan.JAKARTA- Presiden Joko Widodo menegaskan netralitas dirinya dalam gelaran pilkada serentak yang akan berlangsung Rabu 15 Februari.
Penegasan itu disampaikan saat menerima para pengurus organisasi Islam, Muhammadiyah, di Istana Merdeka, Senin (13/02), seperti diungkapkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, saat pertemuan.
"Prinsipnya Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan itu menegaskan ulang tentang posisinya yang tetap netral dan objektif dalam pilkada di mana saja sehingga tidak akan memihak calon mana pun," ucap Haedar kepada para wartawan, Senin (13/02).
Penegasan itu disampaikan saat menerima para pengurus organisasi Islam, Muhammadiyah, di Istana Merdeka, Senin (13/02), seperti diungkapkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, saat pertemuan.
"Prinsipnya Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan itu menegaskan ulang tentang posisinya yang tetap netral dan objektif dalam pilkada di mana saja sehingga tidak akan memihak calon mana pun," ucap Haedar kepada para wartawan, Senin (13/02).
Sebanyak 101 daerah di Indonesia akan menggelar pemihan kepala daerah secara serentak, untuk menetapkan gubernur, bupati, maupun wali kota, termasuk DKI Jakarta. Ditambahkan oleh Haedar bahwa status hukum Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, juga tak luput dari pembicaraan dan Presiden Joko Widodo akan meminta pandangan dari Mahkamah Agung (MA) untuk mencari solusi atas perbedaan dalam kasus tersebut.
"Ini kan banyak tafsir. Bahkan, Pak Presiden sendiri betul-betul memahami, menyadari banyak tafsir itu. Beliau meminta Mendagri untuk minta pandangan resmi dari MA," ujar Haedar.
Bulan November lalu, setelah Basuki Tjahaya Purnama dinyatakan sebagai tersangka, PP Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan percaya sepenuhnya bahwa penetapan itu berdasarkan prinsip hukum yang adil dan objektif.
Ahok dinyatakan tersangka dalam dugaan penistaan agama terkait dengan pidatonya di Kepulauan Seribu yang mengutip surat Al Maidah ayat 51 dan hingga saat ini masih dalam proses persidangan.
Kedatangan para pengurus Muhammadiyah ke Istana Merdeka, bermaksud mengundang Presiden Jokowi untuk membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah se-Indonesia yang akan diselenggarakan di Ambon, 24-26 Februari 2017.
"Alhamdulillah, insya Allah Bapak Presiden akan hadir dan menyampaikan pidatonya," jelas Haedar.
No comments:
Post a Comment