MWawasan.Padang(SUMBAR)--- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan Kick Off Meeting di Kota Padang, sekaitan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di beberapa daerah di Sumbar. Pemerintah Kota Padang menyambut kegiatan tersebut dengan menggelarnya di Aula Bagindo Aziz Chan Balaikota Aie Pacah, Selasa (7/2/2017).
Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Adlinsyah Nasution mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diikuti 15 kepala daerah di Sumbar. Sebagaimana KPK ingin melakukan fungsi koordinasi supervisi terkait pencegahan korupsi.
"Dalam rencana aksi ini, untuk sementara waktu hanya diikuti 15 daerah di Sumbar. Dimana untuk Kick Off Meeting di Padang kali ini diikuti 7 kepala daerah. Kemudian selanjutnya, kegiatan yang sama akan kita lanjutkan di Pemprov Sumbar dan Pemko Bukittinggi nantinya. Dan ada 8 daerah lagi yang akan mengikutinya,” sebutnya kepada wartawan usai kegiatan.
Dijelaskannya, dalam rencana aksi itu ada 7 poin penting yang sudah direncanakan untuk 15 kabupaten/kota yang ada di Sumbar. Pertama menyangkut masalah pembuatan sistem e-Planning. Dengan itu perencanaan penganggaran harus menggunakan aplikasi elektronik.
Selanjutnya kedua mendorong dalam membangun sistem penganggaran secara elektronik (e-Budgeting). Lalu sistem pelaksanaan lelang secara elektronik, pelayanan terpadu satu pintu (Paten) terkait perizinan, pemberdayaan dan pengotimalan APIP dan masalah tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“Apabila seluruh 7 poin itu telah dapat didorong secara baik, maka akan bisa mereduksi sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan. Untuk itu, diharapkan semuanya benar-benar sesuai visi dan misi dari kepala daerah, program-program strategis dan lain sebagainya yang digunakan sebagai acuan. Sehingga, setiap usulan daripada program harus jelas dasar hukumnya, yang mana semuanya kita kunci dalam sistem elektronik. Jadi, itu yang harus kita dorong ke masing-masing daerah di Indonesia,” ujarnya yang akrab disapa Coki itu.
Kemudian tambahnya lagi, dengan itu ia mengharapkan sistem dalam membuat standar satuan harga dan standar biaya bangunan dibuatkan seragam. Sehingga masing-masing OPD mau beli apa akan seragam, termasuk juga bangunan fisik dan sebagainya harus tetap dibuatkan standar harganya.
"Sehingga supaya itu semua terwujdu kita menyarankan agar bisa dibuatkan dalam bentuk Perwako atau Perbup-nya. Karena kita berharap ke depan, gak ada lagi kedengeran-kedengeran permasalahan atau hal-hal yang tak sesuai aturan. Jadi, itulah tujuan kita melakukan kegiatan ini, demi mencegah korupsi terintegrasi,” sebutnya.
Walikota Padang dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada KPK telah memilih Kota Padang sebagai tempat pelaksanaan Kick off Meeting dalam rangka rencana aksi pencegahan korupsi.
“Terima kasih kepada KPK yang sudah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap progress rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini. Kami tidak akan bosan-bosannya untuk meminta bantuan dan bimbingan KPK. Sehingga di dalam penyusunan anggaran dan program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berpotensi untuk di salahgunakan,” imbuhnya.
Adapun selain Pemerintah Kota Padang, pemerintah daerah lainnya yang ikut dalam kegiatan tersebut yaitu Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Mentawai. Tampak hadir beberapa kepala daerah atau yang mewakili bersama Kepala OPD terkait.
Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Adlinsyah Nasution mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diikuti 15 kepala daerah di Sumbar. Sebagaimana KPK ingin melakukan fungsi koordinasi supervisi terkait pencegahan korupsi.
"Dalam rencana aksi ini, untuk sementara waktu hanya diikuti 15 daerah di Sumbar. Dimana untuk Kick Off Meeting di Padang kali ini diikuti 7 kepala daerah. Kemudian selanjutnya, kegiatan yang sama akan kita lanjutkan di Pemprov Sumbar dan Pemko Bukittinggi nantinya. Dan ada 8 daerah lagi yang akan mengikutinya,” sebutnya kepada wartawan usai kegiatan.
Dijelaskannya, dalam rencana aksi itu ada 7 poin penting yang sudah direncanakan untuk 15 kabupaten/kota yang ada di Sumbar. Pertama menyangkut masalah pembuatan sistem e-Planning. Dengan itu perencanaan penganggaran harus menggunakan aplikasi elektronik.
Selanjutnya kedua mendorong dalam membangun sistem penganggaran secara elektronik (e-Budgeting). Lalu sistem pelaksanaan lelang secara elektronik, pelayanan terpadu satu pintu (Paten) terkait perizinan, pemberdayaan dan pengotimalan APIP dan masalah tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“Apabila seluruh 7 poin itu telah dapat didorong secara baik, maka akan bisa mereduksi sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan. Untuk itu, diharapkan semuanya benar-benar sesuai visi dan misi dari kepala daerah, program-program strategis dan lain sebagainya yang digunakan sebagai acuan. Sehingga, setiap usulan daripada program harus jelas dasar hukumnya, yang mana semuanya kita kunci dalam sistem elektronik. Jadi, itu yang harus kita dorong ke masing-masing daerah di Indonesia,” ujarnya yang akrab disapa Coki itu.
Kemudian tambahnya lagi, dengan itu ia mengharapkan sistem dalam membuat standar satuan harga dan standar biaya bangunan dibuatkan seragam. Sehingga masing-masing OPD mau beli apa akan seragam, termasuk juga bangunan fisik dan sebagainya harus tetap dibuatkan standar harganya.
"Sehingga supaya itu semua terwujdu kita menyarankan agar bisa dibuatkan dalam bentuk Perwako atau Perbup-nya. Karena kita berharap ke depan, gak ada lagi kedengeran-kedengeran permasalahan atau hal-hal yang tak sesuai aturan. Jadi, itulah tujuan kita melakukan kegiatan ini, demi mencegah korupsi terintegrasi,” sebutnya.
Walikota Padang dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada KPK telah memilih Kota Padang sebagai tempat pelaksanaan Kick off Meeting dalam rangka rencana aksi pencegahan korupsi.
“Terima kasih kepada KPK yang sudah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap progress rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini. Kami tidak akan bosan-bosannya untuk meminta bantuan dan bimbingan KPK. Sehingga di dalam penyusunan anggaran dan program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berpotensi untuk di salahgunakan,” imbuhnya.
Adapun selain Pemerintah Kota Padang, pemerintah daerah lainnya yang ikut dalam kegiatan tersebut yaitu Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Mentawai. Tampak hadir beberapa kepala daerah atau yang mewakili bersama Kepala OPD terkait.
#Gan/humas/David
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment