MWawasan.JAKARTA ~ Pada 21-22 Februari 2017, Indonesia dan Amerika Serikat melakukan pertemuan negosiasi kesepakatan kerja sama bilateral di bidang pencarian dan pertolongan di sektor penerbangan dan kelautan (aeronautical and maritime search and rescue/SAR), di gedung Badan SAR Nasional (Basarnas) Jakarta.
Kerja sama SAR tersebut diharapkan mampu mendorong penguatan peran dan kapasitas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/dikenal juga sebagai Badan SAR Nasional/Basarnas).
Harapan tersebut diungkapkan Ketua Delegasi RI/Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Teknik Luar Negeri BNPP, Dianta Bangun, dalam sambutannya. Dianta Bangun juga menyatakan keyakinannya bahwa kerja sama SAR antara Indonesia dan Amerika Serika berpotensi mempercepat proses pencarian dan pertolongan bagi para korban, bilamana suatu ketika terjadi bencana di wilayah SAR Indonesia.
Harapan tersebut diungkapkan Ketua Delegasi RI/Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Teknik Luar Negeri BNPP, Dianta Bangun, dalam sambutannya. Dianta Bangun juga menyatakan keyakinannya bahwa kerja sama SAR antara Indonesia dan Amerika Serika berpotensi mempercepat proses pencarian dan pertolongan bagi para korban, bilamana suatu ketika terjadi bencana di wilayah SAR Indonesia.
"BNPP memiliki amanah untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan sesuai UU No.29/2014," tegasnya.
Perundingan berhasil mencapai kemajuan berarti dalam memutakhirkan kesepakatan kerja sama dimaksud dan diharapkan dapat segera ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun ini. Kesepakatan kerja sama SAR ini memiliki arti penting bagi Indonesia, tidak hanya berpotensi menguatkan kapasitas BNPP dalam memberikan jasa layanan pencarian dan pertolongan di sektor penerbangan dan kelautan. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Perundingan kesepakatan kerja sama SAR dipimpin bersama oleh BNPP/Basarnas dan Kemlu, dengan anggota delegasi dari Kementerian Perhubungan, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Pertahanan. Sementara itu, delegasi AS dipimpin oleh Richard Button (U.S. Coast Guard Headquarters), dengan anggota delegasi dari Department of State (DOS), dan Kedubes AS Jakarta.
Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki kesepakatan kerja sama SAR di sektor kelautan, sejak tahun 1988. Negosiasi perjanjian SAR yang tengah berlangsung merupakan upaya revitalisasi sekaligus pengembangan cakupan kerja sama, dengan dimasukkannya sektor penerbangan.
Perundingan berhasil mencapai kemajuan berarti dalam memutakhirkan kesepakatan kerja sama dimaksud dan diharapkan dapat segera ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun ini. Kesepakatan kerja sama SAR ini memiliki arti penting bagi Indonesia, tidak hanya berpotensi menguatkan kapasitas BNPP dalam memberikan jasa layanan pencarian dan pertolongan di sektor penerbangan dan kelautan. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Perundingan kesepakatan kerja sama SAR dipimpin bersama oleh BNPP/Basarnas dan Kemlu, dengan anggota delegasi dari Kementerian Perhubungan, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Pertahanan. Sementara itu, delegasi AS dipimpin oleh Richard Button (U.S. Coast Guard Headquarters), dengan anggota delegasi dari Department of State (DOS), dan Kedubes AS Jakarta.
Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki kesepakatan kerja sama SAR di sektor kelautan, sejak tahun 1988. Negosiasi perjanjian SAR yang tengah berlangsung merupakan upaya revitalisasi sekaligus pengembangan cakupan kerja sama, dengan dimasukkannya sektor penerbangan.
RI dan AS mempunyai wilayah tanggung jawab SAR yang bersinggungan di kawasan timur Indonesia. Sesuai amanah Annex 12 Chicago Convention dan The International Convention for the Safety of Life at Sea 1974, negara-negara yang memiliki wilayah SAR yang bersinggungan diharapkan memiliki kesepakatan kerja sama demi mempercepat dan memudahkan proses pencarian dan pertolongan saat musibah berlangsung.
#Gan/Humas Dit. Amerika I/Infomed
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment