MWawasan.BANTEN ~ Pusat Analisis Kebijakan (PAK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berkunjung ke Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di Kawasan Nuklir Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (17/03).
Kunjungan ini merupakan rangkaian dari kegiatan workshop hilirisasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia bertujuan menggali informasi dan pengalaman serta menjaring masukan terkait dengan pelaksanaan litbang hingga proses hilirasi yang selama ini dilakukan oleh lembaga litbang.
Kepala PAK- Kementrian PPN/Bappenas, Onny Noyorono, mengatakan, Workshop ini bertujuan agar dapat disusun konsep model Sains Techno Park yang ideal serta konsep Sistem Inovasi Pusat dan Daerah di Indonesia.
Kepala PAK- Kementrian PPN/Bappenas, Onny Noyorono, mengatakan, Workshop ini bertujuan agar dapat disusun konsep model Sains Techno Park yang ideal serta konsep Sistem Inovasi Pusat dan Daerah di Indonesia.
“Dengan mengunjungi fasilitas yang ada di PTRR - BATAN dan melihat kemajuan penelitian yang ada di sini, juga di lembaga litbang lainnya dan industri, kami berharap dapat menambah wawasan untuk menyusun konsep model sebagai bahan masukan bagi pimpinan,” katanya.
Menurutnya, saat ini banyak produk litbang yang dihasilkan oleh lembaga litbang di Indonesia belum dapat dimanfaatakan dan hanya berhenti sebagai hasil penelitian, padahal produk hasil litbang tersebut sebenarnya sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat umum maupun industri,
Kegiatan ini merupakan perwujudan dari salah satu misi Kementerian PPN/Bappenas, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Sebagai lembaga pemerintah yang kegiatannya didanai dengan APBN.
Kepala PTRR-BATAN, Siti Darwati saat menerima peserta kunjungan mengatakan, proses hilirisasi hasil litbang yang dilakukan di PTRR mengikuti road map yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya, sebagai program kegiatan yang harus diikuti. Namun demikian banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi teknis yaitu pelaksanaan penelitian itu sendiri, maupun non teknis seperti yang terkait dengan kerjasama atau masalah perijinan.
Produk penelitian yang dihasilkan PTRR merupakan produk radioisotop untuk radiofarmaka yang terkait dengan bidang kesehatan. Oleh karena itu, menurut Siti Darwati, beberapa pihak regulasi seperti BPOM, Bapeten dan Rumah Sakit sebagai pengontrol harus mengeluarkan izin dalam proses penelitian maupun pemanfaatannya agar produk litbang tersebut memenuhi syarat yang ditentukan.
Sementara itu, Kepala Bidang Teknologi Radiofarmaka PTRR, Rohadi Awaludin, menjelaskan tiga aspek yang harus kita penuhi untuk hilirisasi produk hasil litbang, yaitu aspek teknis, aspek ekonomi dan aspek regulasi. Aspek teknis menjadi tanggungjawab pihak litbang untuk dapat menghasilkan produk litbang yang aman dan bermanfaat bagi pengguna.
Menurutnya, saat ini banyak produk litbang yang dihasilkan oleh lembaga litbang di Indonesia belum dapat dimanfaatakan dan hanya berhenti sebagai hasil penelitian, padahal produk hasil litbang tersebut sebenarnya sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat umum maupun industri,
Kegiatan ini merupakan perwujudan dari salah satu misi Kementerian PPN/Bappenas, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Sebagai lembaga pemerintah yang kegiatannya didanai dengan APBN.
Kepala PTRR-BATAN, Siti Darwati saat menerima peserta kunjungan mengatakan, proses hilirisasi hasil litbang yang dilakukan di PTRR mengikuti road map yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya, sebagai program kegiatan yang harus diikuti. Namun demikian banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi teknis yaitu pelaksanaan penelitian itu sendiri, maupun non teknis seperti yang terkait dengan kerjasama atau masalah perijinan.
Produk penelitian yang dihasilkan PTRR merupakan produk radioisotop untuk radiofarmaka yang terkait dengan bidang kesehatan. Oleh karena itu, menurut Siti Darwati, beberapa pihak regulasi seperti BPOM, Bapeten dan Rumah Sakit sebagai pengontrol harus mengeluarkan izin dalam proses penelitian maupun pemanfaatannya agar produk litbang tersebut memenuhi syarat yang ditentukan.
Sementara itu, Kepala Bidang Teknologi Radiofarmaka PTRR, Rohadi Awaludin, menjelaskan tiga aspek yang harus kita penuhi untuk hilirisasi produk hasil litbang, yaitu aspek teknis, aspek ekonomi dan aspek regulasi. Aspek teknis menjadi tanggungjawab pihak litbang untuk dapat menghasilkan produk litbang yang aman dan bermanfaat bagi pengguna.
Aspek ekonomi terkait dengan nilai ekonomis produk, menguntungkan atau tidak untuk diproduksi oleh industri. Aspek regulasi terkait dengan perijinan dari beberapa pihak yang berkepentingan mulai dari hulu yaitu tahap penelitian, hingga hilir atau tahap komersialisasi.
Kunjungan yang diikuti oleh 16 peserta Tim PAK - Kementrian PPN/ Bappenas diakhiri dengan melakukan peninjauan ke fasilitas laboratorium Radiositop dan Radiofarmaka yang dimiliki PTRR – BATAN di Gedung 11 Kawasan PUSPIPTEK Serpong.
Kunjungan yang diikuti oleh 16 peserta Tim PAK - Kementrian PPN/ Bappenas diakhiri dengan melakukan peninjauan ke fasilitas laboratorium Radiositop dan Radiofarmaka yang dimiliki PTRR – BATAN di Gedung 11 Kawasan PUSPIPTEK Serpong.
#Gan/mirah/arief
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment