MWawasan.JAKARTA ~ Jumlah penduduk yang sudah merekam namun belum mendapatkan E-KTP sebanyak 4,5 juta. Dalam waktu dekat, pemerintah siap mendistribusikan blanko E-KTP ke daerah sehingga mereka yang sudah melakukan perekaman bisa mendapatkan fisik E-KTP.
Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan sebanyak 4,5 juta penduduk Indonesia sudah melakukan perekaman data E-KTP namun masih dalam status Print Ready Record (PRR). Artinya, 4,5 juta penduduk tersebut telah melakukan perekaman namun belum mendapatkan blanko E-KTP.
“Posisi data E-KTP hingga Februari 2017, tercatat masih ada sebanyak 4,5 juta data WNI yang telah merekam namun belum mendapatkan blanko E-KTP,” ungkap Tjahjo melalui siaran tertulisnya di Jakarta, Senin (13/3).
Saat ini Kemendagri tengah melangsungkan proses lelang sebanyak tujuh juta keping blanko E-KTP. Sehingga nantinya ditargetkan pada Maret atau awal April 2017 blanko E-KTP termasuk untuk 4,5 juta penduduk tersebut sudah siap cetak dan di distribusikan ke daerah-daerah.
“Semoga Maret atau awal April 2017 ini sudah tercetak tujuh juta blanko dan segera diselesaikan untuk 4,5 juta warga yang belum dapat E-KTP,” kata Mendagri.
Tjahjo mengatakan, tiap tahun, rata-rata dinas dukcapil se-Indonesia menyediakan tiga (3) juta blanko bagi warga yang mengajukan E-KTP. Baik diperuntukkan bagi remaja yang belum pernah memiliki E-KTP dan mungkin mengajukan lagi karena E-KTP rusak/hilang.
Tjahjo menegaskan sebanyak 3,2 juta penduduk Indonesia sudah terdata namun belum melakukan perekaman ulang. Artinya, data yang dimiliki masih dalam bentuk data ganda.
“Tercatat masih ada 3,2 juta sudah terdata tetapi belum dalam bentuk data tunggal (status Sent For Enfollmet),” ujar dia.
Salah satu penyebab data ganda menurut dia yakni adanya masyarakat yang berpindah alamat namun melakukan perekaman di tempat yang baru. Maka dari itu, Tjahjo menyarankan untuk melampirkan surat keterangan pindah ketika hendak melakukan perekaman ulang E-KTP.
“Saya sarankan dalam daftar ulang wajib melampirkan keterangan surat pindah agar tidak muncul data ganda,” tutup Tjahjo.
Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan sebanyak 4,5 juta penduduk Indonesia sudah melakukan perekaman data E-KTP namun masih dalam status Print Ready Record (PRR). Artinya, 4,5 juta penduduk tersebut telah melakukan perekaman namun belum mendapatkan blanko E-KTP.
“Posisi data E-KTP hingga Februari 2017, tercatat masih ada sebanyak 4,5 juta data WNI yang telah merekam namun belum mendapatkan blanko E-KTP,” ungkap Tjahjo melalui siaran tertulisnya di Jakarta, Senin (13/3).
Saat ini Kemendagri tengah melangsungkan proses lelang sebanyak tujuh juta keping blanko E-KTP. Sehingga nantinya ditargetkan pada Maret atau awal April 2017 blanko E-KTP termasuk untuk 4,5 juta penduduk tersebut sudah siap cetak dan di distribusikan ke daerah-daerah.
“Semoga Maret atau awal April 2017 ini sudah tercetak tujuh juta blanko dan segera diselesaikan untuk 4,5 juta warga yang belum dapat E-KTP,” kata Mendagri.
Tjahjo mengatakan, tiap tahun, rata-rata dinas dukcapil se-Indonesia menyediakan tiga (3) juta blanko bagi warga yang mengajukan E-KTP. Baik diperuntukkan bagi remaja yang belum pernah memiliki E-KTP dan mungkin mengajukan lagi karena E-KTP rusak/hilang.
Tjahjo menegaskan sebanyak 3,2 juta penduduk Indonesia sudah terdata namun belum melakukan perekaman ulang. Artinya, data yang dimiliki masih dalam bentuk data ganda.
“Tercatat masih ada 3,2 juta sudah terdata tetapi belum dalam bentuk data tunggal (status Sent For Enfollmet),” ujar dia.
Salah satu penyebab data ganda menurut dia yakni adanya masyarakat yang berpindah alamat namun melakukan perekaman di tempat yang baru. Maka dari itu, Tjahjo menyarankan untuk melampirkan surat keterangan pindah ketika hendak melakukan perekaman ulang E-KTP.
“Saya sarankan dalam daftar ulang wajib melampirkan keterangan surat pindah agar tidak muncul data ganda,” tutup Tjahjo.
#Gan/Humas Puspen Kemendagri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment