MWawasan.Senayan(JAKARTA) ~ Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berjanji akan menjembatani masalah terkait nasib perawat honorer yang tak kunjung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia mendorong agar pemerintah segera melakukan penanggulangan yang sistematik terkait hal itu.
"Kita sangat prihatin masih banyak tenaga honorer perawat. Mereka sudah bekerja belasan tahun tapi belum mendapat penghargaan layak, termasuk status mereka. Ini kami akan teruskan ke Presiden, Mendagri atau Menpan-RB, " ujar Fadli didampingi Anggota Komisi II Sareh Wiryono dan Endro Hermono saat menerima sejumlah perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/03/2016).
Lebih lanjut, ia menyebutkan DPR akan terus memperjuangkan nasib para pekerja honorer, termasuk perawat sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan merevisi UU ASN yang telah menjadi RUU inisiatif DPR.
"Revisi UU ASN sudah dibahas di komisi terkait, kita harapkan pemerintah juga ikut mendukung. Tidak boleh ada yang tertinggal, kalau misalnya bidan dan guru sudah, maka perawat juga diangkat statusnya, " jelas Fadli
"Perawat adalah yang menyediakan kebutuhan dasar bagi pasien dan mereka adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi seharusnya, ini tidak boleh terjadi, apalagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah, " tandas politisi dari F-Gerindra itu.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PPNI Harif Fadhilah menyesalkan sikap pemerintah yang dianggap tidak adil terhadap perawat. Menurutnya, beberapa profesi lain seperti dokter ataupun bidan selalu ada pengangkatan menjadi PNS setiap tahunnya, namun tidak dengan perawat.
Ia menyebutkan masih ada 11.300 tenaga perawat honorer yang terdata di 15 provinsi. Ia melanjutkan, banyak dari mereka yang sudah bekerja belasan tahun di instansi pemerintah, puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), namun tak juga diangkat menjadi PNS.
"Kita sangat prihatin masih banyak tenaga honorer perawat. Mereka sudah bekerja belasan tahun tapi belum mendapat penghargaan layak, termasuk status mereka. Ini kami akan teruskan ke Presiden, Mendagri atau Menpan-RB, " ujar Fadli didampingi Anggota Komisi II Sareh Wiryono dan Endro Hermono saat menerima sejumlah perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/03/2016).
Lebih lanjut, ia menyebutkan DPR akan terus memperjuangkan nasib para pekerja honorer, termasuk perawat sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan merevisi UU ASN yang telah menjadi RUU inisiatif DPR.
"Revisi UU ASN sudah dibahas di komisi terkait, kita harapkan pemerintah juga ikut mendukung. Tidak boleh ada yang tertinggal, kalau misalnya bidan dan guru sudah, maka perawat juga diangkat statusnya, " jelas Fadli
"Perawat adalah yang menyediakan kebutuhan dasar bagi pasien dan mereka adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi seharusnya, ini tidak boleh terjadi, apalagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah, " tandas politisi dari F-Gerindra itu.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PPNI Harif Fadhilah menyesalkan sikap pemerintah yang dianggap tidak adil terhadap perawat. Menurutnya, beberapa profesi lain seperti dokter ataupun bidan selalu ada pengangkatan menjadi PNS setiap tahunnya, namun tidak dengan perawat.
Ia menyebutkan masih ada 11.300 tenaga perawat honorer yang terdata di 15 provinsi. Ia melanjutkan, banyak dari mereka yang sudah bekerja belasan tahun di instansi pemerintah, puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), namun tak juga diangkat menjadi PNS.
#Gan/HumasDPR-RI/ann/sc/ Foto : Runi/od.
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment