MWawasan.JAYAPURA ~ Anggota Komisi Pemilihan Umum Papua Tarwinto menyatakan sampai saat ini masih ada dua kabupaten di Papua yang belum memplenokan hasil rekapitulasi suara dalam Pilkada Serentak Februari 2017. Dua kabupaten itu yakni Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Sudah pleno, yang belum tinggal Kabupaten Jayapura dan Kepulauan Yapen belum. Belum selesai sama sekali. Belum menetapkan rekapnya,” kata Tarwinto melalui telepon selulernya, Rabu (22/3) kemarin.
Ia mengatakan alasan belum dilakukan pleno terhadap dua kabupaten tersebut, belum ada rekap suara usai pelaksanaan PSU.“Yapen belum direkap pasca PSU karena ada rekomendasi Panwas. Kami sudah koordinasi dengan KPU RI," kata Tarwinto.
Sehingga belum adanya penetapan itu, maka pihaknya membantah surat edaran yang menetapkan salah satu Pasangan Calon (Paslon) di Yapen yakni Paslo nomor urut 1.“Itu hanya isu. Tidak benar adanya. Itu hoax. Tidak betul,” tegas Tarwinto.
Tarwinto juga menyatakan untuk sementara hasil pembahasan di KPU RI mengenai Pilkada di Papua, Puncak Jaya memang laporkan ke KPU RI dan ditindaklanjuti dengan surat ke MK. Sudah disahkan oleh KPUD tapi ada 6 distrik yang tidak disahkan. Masalahnya apa sehingga mengambil kebijakan itu.
“Ada masalah silahkan MK putuskan karena kondisi di sana tidak normal. Sama dengan Intan Jaya. Kami sampaikan ke KPU RI dan KPU RI menyurat ke MK. Artinya KPU RI menyurat ke MK terkait belum selesainya persoalan di kabupaten tersebut," katanya.
Ia menambahkan, KPU RI juga menyampaikan ke MK kalau di Puncak Jaya ada masalah kehilangan logistik, sama dengan Intan Jaya. Walaupun akhirnya kembali. Tapi ditolak Panwas Intan Jaya arena tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya.
"Begitu juga Puncak Jaya. Puncak Jaya sempat hilang dan kembali. Tapi dokumennya, dokumen abal-abal," tambah Tarwinto.
“Sudah pleno, yang belum tinggal Kabupaten Jayapura dan Kepulauan Yapen belum. Belum selesai sama sekali. Belum menetapkan rekapnya,” kata Tarwinto melalui telepon selulernya, Rabu (22/3) kemarin.
Ia mengatakan alasan belum dilakukan pleno terhadap dua kabupaten tersebut, belum ada rekap suara usai pelaksanaan PSU.“Yapen belum direkap pasca PSU karena ada rekomendasi Panwas. Kami sudah koordinasi dengan KPU RI," kata Tarwinto.
Sehingga belum adanya penetapan itu, maka pihaknya membantah surat edaran yang menetapkan salah satu Pasangan Calon (Paslon) di Yapen yakni Paslo nomor urut 1.“Itu hanya isu. Tidak benar adanya. Itu hoax. Tidak betul,” tegas Tarwinto.
Tarwinto juga menyatakan untuk sementara hasil pembahasan di KPU RI mengenai Pilkada di Papua, Puncak Jaya memang laporkan ke KPU RI dan ditindaklanjuti dengan surat ke MK. Sudah disahkan oleh KPUD tapi ada 6 distrik yang tidak disahkan. Masalahnya apa sehingga mengambil kebijakan itu.
“Ada masalah silahkan MK putuskan karena kondisi di sana tidak normal. Sama dengan Intan Jaya. Kami sampaikan ke KPU RI dan KPU RI menyurat ke MK. Artinya KPU RI menyurat ke MK terkait belum selesainya persoalan di kabupaten tersebut," katanya.
Ia menambahkan, KPU RI juga menyampaikan ke MK kalau di Puncak Jaya ada masalah kehilangan logistik, sama dengan Intan Jaya. Walaupun akhirnya kembali. Tapi ditolak Panwas Intan Jaya arena tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya.
"Begitu juga Puncak Jaya. Puncak Jaya sempat hilang dan kembali. Tapi dokumennya, dokumen abal-abal," tambah Tarwinto.
#Gan/Papuapos/ham
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment