MWawasan.BENGKULU ~ Kerja sama Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H, (UNIHAZ) Bengkulu dengan Kementerian Luar Negeri memungkinkan mahasiswa UNIHAZ mendapatkan informasi langsung dari Kemlu mengenai ASEAN. Hal ini merupakan peluang bagi Bengkulu untuk menggali potensinya dalam era Masyarakat ASEAN.
Demikian disampaikan Dra. Harmiati, M.Si., Dekan FISIP UNIHAZ pada kesempatan Kuliah Umum bagi FISIP UNIHAZ, yang diselenggarakan oleh Setditjen Kerja Sama ASEAN di Jakarta, 21 Maret 2017. Kegiatan ini adalah salah satu dari rangkaian Kuliah Kerja Lapangan yang diikuti 70 mahasiswa serta sepuluh dosen pendamping.
Kerja sama yang dimaksudkan Harmiati adalah Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat antara Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan UNIHAZ, yang ditandatangani 27 Agustus 2015. Salah satu implementasi kerjasama tersebut adalah pembentukan Pusat Studi ASEAN (PSA) di UNIHAZ.
Ditjen Kerja Sama ASEAN dan PSA UNIHAZ telah beberapa kali melaksanakan kegiatan bersama untuk mendorong penguatan pemahaman publik di Bengkulu mengenai kerja sama ASEAN, berupa kuliah umum, pameran foto ASEAN dan kegiatan lomba debat dan public speaking dalam Bahasa Inggris.
Ashariyadi, Sekretaris Ditjen Kerja Sama ASEAN, menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa UNIHAZ yang menunjukkan semangat tinggi untuk mengenal ASEAN lebih dalam. Dalam presentasinya, Sesditjen Kerja Sama ASEAN menjelaskan perkembangan ASEAN yang kini telah memasuki masa Masyarakat ASEAN.
Demikian disampaikan Dra. Harmiati, M.Si., Dekan FISIP UNIHAZ pada kesempatan Kuliah Umum bagi FISIP UNIHAZ, yang diselenggarakan oleh Setditjen Kerja Sama ASEAN di Jakarta, 21 Maret 2017. Kegiatan ini adalah salah satu dari rangkaian Kuliah Kerja Lapangan yang diikuti 70 mahasiswa serta sepuluh dosen pendamping.
Kerja sama yang dimaksudkan Harmiati adalah Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat antara Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan UNIHAZ, yang ditandatangani 27 Agustus 2015. Salah satu implementasi kerjasama tersebut adalah pembentukan Pusat Studi ASEAN (PSA) di UNIHAZ.
Ditjen Kerja Sama ASEAN dan PSA UNIHAZ telah beberapa kali melaksanakan kegiatan bersama untuk mendorong penguatan pemahaman publik di Bengkulu mengenai kerja sama ASEAN, berupa kuliah umum, pameran foto ASEAN dan kegiatan lomba debat dan public speaking dalam Bahasa Inggris.
Ashariyadi, Sekretaris Ditjen Kerja Sama ASEAN, menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa UNIHAZ yang menunjukkan semangat tinggi untuk mengenal ASEAN lebih dalam. Dalam presentasinya, Sesditjen Kerja Sama ASEAN menjelaskan perkembangan ASEAN yang kini telah memasuki masa Masyarakat ASEAN.
Ia menjelaskan dibalik tantangan menghdapi integrasi kawasan, juga terbentang banyak peluang ekonomi bagi dunia usaha Indonesia. Peluang-peluang ini telah dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan nasional dan karenanya Sesditjen Kerja Sama ASEAN mendorong kalangan bisnis di Provinsi Bengkulu untuk juga menjajaki pasar ASEAN.
Agar semakin tepat sasaran, kali ini Setditjen Kerja Sama ASEAN menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) untuk mendiseminasikan informasi tentang "Membangun Daya Saing Desa: Antara Peluang dan Tantangan di Era Pasar Bebas ASEAN".
Mulyadin Malik, Kasubdit Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa menekankan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi salah satu jawaban atas pentingnya peningkatan daya saing ekonomi desa di Indonesia menghadapi era pasar bebas.
Mulyadin Malik mengatakan, "Terdapat 74.000 desa di Indonesia sehingga idealnya desa menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Untuk merealisasikan hal itu, 14.777 desa telah memiliki BUMDes. BUMDes dimulai sejak 2014, sebagian masih berskala keci/baru, tetapi ada pula yang sudah bersakala menengah dan mandiri."
Berbeda dengan koperasi, BUMDes bukan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya, melainkan masyarakat desa secara keseluruhan. Masing-masing BUMDes per tahunnya menerima anggaran sebesar 800 juta hingga 1,2 milyar dari pemerintah dan mendapatkan pendampingan dari KDPDTT.
Agar semakin tepat sasaran, kali ini Setditjen Kerja Sama ASEAN menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) untuk mendiseminasikan informasi tentang "Membangun Daya Saing Desa: Antara Peluang dan Tantangan di Era Pasar Bebas ASEAN".
Mulyadin Malik, Kasubdit Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa menekankan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi salah satu jawaban atas pentingnya peningkatan daya saing ekonomi desa di Indonesia menghadapi era pasar bebas.
Mulyadin Malik mengatakan, "Terdapat 74.000 desa di Indonesia sehingga idealnya desa menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Untuk merealisasikan hal itu, 14.777 desa telah memiliki BUMDes. BUMDes dimulai sejak 2014, sebagian masih berskala keci/baru, tetapi ada pula yang sudah bersakala menengah dan mandiri."
Berbeda dengan koperasi, BUMDes bukan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya, melainkan masyarakat desa secara keseluruhan. Masing-masing BUMDes per tahunnya menerima anggaran sebesar 800 juta hingga 1,2 milyar dari pemerintah dan mendapatkan pendampingan dari KDPDTT.
Tujuan akhir dari BUMDes adalah melahirkan produk yang berdaya saing secara nasional untuk kemudian meluas secara regional dan internasional. BUMDes di Klaten dan BUMDes di Blitar diakui sebagai contoh yang telah menggeliat secara nasional.
"Pemanfaatan teknologi informasi pun menjadi salah satu sasaran utama sehingga sebagian BUMDes telah memasarkan produk mereka melalui aplikasi jual beli online," Mulyadin menambahkan.
"Pemanfaatan teknologi informasi pun menjadi salah satu sasaran utama sehingga sebagian BUMDes telah memasarkan produk mereka melalui aplikasi jual beli online," Mulyadin menambahkan.
#Gan/Humas Setditjen Kerja Sama ASEAN
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment