MWawasan.JAKARTA ~ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat kelautan perikanan dengan arah kebijakan pengarusutamaan gender (PUG). PUG diharapkan mempengaruhi sasaran strategis, seperti kebijakan pembangunan yang efisien, tata kelola sumber daya KP yang adil, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya yang partisipatif.
Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto mengungkapkan, KKP mengusung program dan kegiatan yang bersifat responsif gender di bidang kelautan dan perikanan guna meningkatkan peran perempuan nelayan melalui program pemberdayaan. “Di KKP, hampir semua program itu bersifat responsif gender. Jadi bisa dibilang sekitar 80 % anggaran KKP untuk program pengembangan stakeholder bersifat responsif gender,” ungkap Rifky di Jakarta, Selasa (14/3).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahkan telah mengeluarkan tiga aturan terkait kesetaraan gender di antaranya PermenKP nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender KKP; PermenKP nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah; dan KepmenKP nomor 67 Tahun 2016 tentang Roadmap Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan KKP.
Beberapa program dan kegiatan responsif gender yang telah dilaksanakan di antaranya bimbingan teknis dan bantuan pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan nelayan; bantuan sarana produksi peralatan pembuatan abon ikan bagi perempuan nelayan; praktik olahan hasil perikanan bagi perempuan nelayan; Bimtek pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan nelayan; peningkatan akses permodalan khusus untuk perempuan di wilayah pesisir melalui grameen bank; peningkatan wirausahawan muda di kawasan pesisir bagi perempuan nelayan; dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha (regenerasi nelayan).
Rifky juga mengatakan, KKP punya 420 Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan (P2MKP) di berbagai daerah untuk memberdayakan perempuan nelayan. “Nelayan itu kan ada yang melaut, ada pembudidaya, ada yang ikut pengolahan. Di PM2KP juga ada yang namanya pengrajin. Bahkan sekarang kita juga bersama Kemenpar mengembangkan pariwisata. Nah, di sana banyak perempuan nelayan diberdayakan,” ungkap Rifky.
Menurut Rifky, memang ada beberapa pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, tetapi bukan berarti tidak menjunjung kesetaraan gender. “Kalau untuk menangkap ikan di laut, berlayar berbulan-bulan mungkin memang hanya dilakukan oleh laki-laki, tapi ibu-ibunya kita berdayakan untuk pengolahan, memasak, hingga membuat kerajinan,” tambahnya.
Bukan tanpa bukti, tahun 2016 KKP menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Presiden pada kategori utama atas prestasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Lingkungan KKP.
Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto mengungkapkan, KKP mengusung program dan kegiatan yang bersifat responsif gender di bidang kelautan dan perikanan guna meningkatkan peran perempuan nelayan melalui program pemberdayaan. “Di KKP, hampir semua program itu bersifat responsif gender. Jadi bisa dibilang sekitar 80 % anggaran KKP untuk program pengembangan stakeholder bersifat responsif gender,” ungkap Rifky di Jakarta, Selasa (14/3).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahkan telah mengeluarkan tiga aturan terkait kesetaraan gender di antaranya PermenKP nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender KKP; PermenKP nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah; dan KepmenKP nomor 67 Tahun 2016 tentang Roadmap Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan KKP.
Beberapa program dan kegiatan responsif gender yang telah dilaksanakan di antaranya bimbingan teknis dan bantuan pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan nelayan; bantuan sarana produksi peralatan pembuatan abon ikan bagi perempuan nelayan; praktik olahan hasil perikanan bagi perempuan nelayan; Bimtek pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan nelayan; peningkatan akses permodalan khusus untuk perempuan di wilayah pesisir melalui grameen bank; peningkatan wirausahawan muda di kawasan pesisir bagi perempuan nelayan; dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha (regenerasi nelayan).
Rifky juga mengatakan, KKP punya 420 Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan (P2MKP) di berbagai daerah untuk memberdayakan perempuan nelayan. “Nelayan itu kan ada yang melaut, ada pembudidaya, ada yang ikut pengolahan. Di PM2KP juga ada yang namanya pengrajin. Bahkan sekarang kita juga bersama Kemenpar mengembangkan pariwisata. Nah, di sana banyak perempuan nelayan diberdayakan,” ungkap Rifky.
Menurut Rifky, memang ada beberapa pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, tetapi bukan berarti tidak menjunjung kesetaraan gender. “Kalau untuk menangkap ikan di laut, berlayar berbulan-bulan mungkin memang hanya dilakukan oleh laki-laki, tapi ibu-ibunya kita berdayakan untuk pengolahan, memasak, hingga membuat kerajinan,” tambahnya.
Bukan tanpa bukti, tahun 2016 KKP menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Presiden pada kategori utama atas prestasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Lingkungan KKP.
#Gan/humasKKP/Ade Fitria Nola
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment