MWawasan.JAKARTA ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri rapat terbatas (ratas) soal penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan bertempat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (9/3).
Mendagri yang tampak mengenakan pakaian batik telah tiba sejak pukul 13.00 WIB. Tidak hanya Mendagri tapi tampak juga sejumlah menteri kabinet kerja dan juga petinggi lembaga negara non kementerian lainnya.
Ratas yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ini menekankan penggunaan merkuri pada tambang harus dihentikan. Kondisi ini melihat sebanyak 850 hotspot penggunaan merkuri membahayakan kesehatan pada 250 ribu penambang. Tidak hanya penambang menurut Jokowi namun juga berdampak pada kesehatan anak-anak dan keluarga yang berada di sekitar daerah tambang.
“Saya mendapatkan banyak informasi bahwa penggunaan merkuri di 850 hotspot pertambangan rakyat telah menimbulkan dampak percemaran yang sangat berbahaya, bukan saja berbahaya bagi kesehatan 250 ribu penambang, tapi juga berdampak kesehatan pada keluarga, terutama anak-anak serta kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar tambang,” ujar Jokowi ketika membuka Ratas di Kantor Presiden, Kamis (9/3).
Presiden menginstruksikan kepada menteri kabinet kerja untuk melakukan pengaturan kembali tata kelola pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil yang ada di luar maupun di dalam kawasan hutan. Disamping itu presiden menginstruksikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera memberikan bantuan media dan menangani warga yang telah terkontaminasi merkuri.
Tidak hanya penutupan dan penghentian penggunaan merkuri tetapi pemerintah menurut Jokowi juga akan mengupayakan pengalihan mata pencaharian bagi para penambang.
Disamping itu Mendagri tampak serius mendengarkan intruksi presiden. Mendagri disamping menghadiri ratas soal penghentian merkuri, langsung melanjutkan agenda ratas selanjutnya yakni evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur.
Mendagri yang tampak mengenakan pakaian batik telah tiba sejak pukul 13.00 WIB. Tidak hanya Mendagri tapi tampak juga sejumlah menteri kabinet kerja dan juga petinggi lembaga negara non kementerian lainnya.
Ratas yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ini menekankan penggunaan merkuri pada tambang harus dihentikan. Kondisi ini melihat sebanyak 850 hotspot penggunaan merkuri membahayakan kesehatan pada 250 ribu penambang. Tidak hanya penambang menurut Jokowi namun juga berdampak pada kesehatan anak-anak dan keluarga yang berada di sekitar daerah tambang.
“Saya mendapatkan banyak informasi bahwa penggunaan merkuri di 850 hotspot pertambangan rakyat telah menimbulkan dampak percemaran yang sangat berbahaya, bukan saja berbahaya bagi kesehatan 250 ribu penambang, tapi juga berdampak kesehatan pada keluarga, terutama anak-anak serta kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar tambang,” ujar Jokowi ketika membuka Ratas di Kantor Presiden, Kamis (9/3).
Presiden menginstruksikan kepada menteri kabinet kerja untuk melakukan pengaturan kembali tata kelola pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil yang ada di luar maupun di dalam kawasan hutan. Disamping itu presiden menginstruksikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera memberikan bantuan media dan menangani warga yang telah terkontaminasi merkuri.
Tidak hanya penutupan dan penghentian penggunaan merkuri tetapi pemerintah menurut Jokowi juga akan mengupayakan pengalihan mata pencaharian bagi para penambang.
Disamping itu Mendagri tampak serius mendengarkan intruksi presiden. Mendagri disamping menghadiri ratas soal penghentian merkuri, langsung melanjutkan agenda ratas selanjutnya yakni evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur.
#Gan/Humas Puspen Kemendagri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment