MWawasan.JAKARTA ~ Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) hingga tuntas mendapat dukungan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Zulkifli pun mendukung KPK untuk menindak kadernya yang diduga terlibat dalam korupsi itu. "Itu kasus besar, kita mendukung penuh agar ini dituntaskan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017).
Dia mengaku, sejauh ini, sudah memanggil anggotanya yang diduga terlibat untuk dimintai keterangan.
Meski begitu, dia enggan menyebutkan namanya. "Sudah dipanggil. Makanya kita dukung KPK memberantas sampai ke akar-akarnya," tuturnya.
Di sisi lain, dia pun hanya menegaskan menyerahkan sepenuhnya anggota Fraksi PAN yang diduga terlibat korupsi e-KTP itu. "Sudah kita serahkan saja sama KPK. Jadi KPK Jangan pilih-pilih dong. Tuntaskan. Kita dukung penuh seribu persen usut tuntas," tandas Ketua MPR tersebut.
Saat ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta siap menyidangkan perkara dugaan korupsi terkait proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Pada 9 Maret 2017, sidang dengan terdakwa dua mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, yaitu Irman dan Sugiharto akan digelar perdana. Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini telah berjalan sejak 2014.
Dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar Rp2,3 triliun dari total nilai proyek Rp5,9 triliun. Bahkan, KPK sudah memeriksa 280 saksi mulai dari pejabat Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, dan pengusaha konsorsium serta pemenang lelang proyek e-KTP. (MW-01/JPNN)
Zulkifli pun mendukung KPK untuk menindak kadernya yang diduga terlibat dalam korupsi itu. "Itu kasus besar, kita mendukung penuh agar ini dituntaskan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017).
Dia mengaku, sejauh ini, sudah memanggil anggotanya yang diduga terlibat untuk dimintai keterangan.
Meski begitu, dia enggan menyebutkan namanya. "Sudah dipanggil. Makanya kita dukung KPK memberantas sampai ke akar-akarnya," tuturnya.
Di sisi lain, dia pun hanya menegaskan menyerahkan sepenuhnya anggota Fraksi PAN yang diduga terlibat korupsi e-KTP itu. "Sudah kita serahkan saja sama KPK. Jadi KPK Jangan pilih-pilih dong. Tuntaskan. Kita dukung penuh seribu persen usut tuntas," tandas Ketua MPR tersebut.
Saat ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta siap menyidangkan perkara dugaan korupsi terkait proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Pada 9 Maret 2017, sidang dengan terdakwa dua mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, yaitu Irman dan Sugiharto akan digelar perdana. Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini telah berjalan sejak 2014.
Dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar Rp2,3 triliun dari total nilai proyek Rp5,9 triliun. Bahkan, KPK sudah memeriksa 280 saksi mulai dari pejabat Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, dan pengusaha konsorsium serta pemenang lelang proyek e-KTP. (MW-01/JPNN)
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment