MWawasan.JAKARTA ~ Pemerintah Indonesia hingga saat ini tetap dengan pendirian tidak memberikan izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia, kecuali Freeport mau menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menggantikan Kontrak Karya (KK).
Freeport sejak tanggal 10 Februari lalu telah menghentikan sementara aktivitas menambang di Tembagapura lantaran tak lagi mendapatkan izin ekspor. Pendapatan Freeport dipastikan menurun yang ditandai dengan melepas ribuan karyawan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani angkat bicara soal sikap Freeport yang tetap ngotot tak mau melepas Kontrak Karya. Menurut Menkeu jika hal ini terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan justru kerugian terbesar ada di pihak Freeport.
“Freeport ini kan perusahaan publik, kalau dia berhenti (beroperasi) dia sendiri yang rugi, sahamnya bisa turun,” ujar Sri Mulyani, Rabu (22/02/2017) kemarin.
Ia menyarankan sebaiknya Freeport berpikir panjang untuk kepentingan bersama karena selama ini Pemerintah telah membiarkan Freeport mengambil banyak untung dari Papua. Saat ini Pemerintah, kata Sri, hanya ingin memastikan optimalisasi SDA dapat dinikmati masyarakat Indonesia terlebih khusus Papua.
Hal ini menurutnya dapat terwujud jika Freeport mau menerima tawaran IUPK dari Pemerintah Indonesia sebagai ganti Kontrak Karya. Dengan menerima IUPK, Freeport akan mengantongi izin ekspor konsentrat untuk tetap melanjutkan penambangan di Papua.
Meski begitu Freeport juga tetap dituntut agar membangun perusahaan pemurnian logam (smelter) di Indonesia agar pendapatan negara bisa lebih dimaksimalkan dari SDA yang dikelolah Freeport.
Freeport sejak tanggal 10 Februari lalu telah menghentikan sementara aktivitas menambang di Tembagapura lantaran tak lagi mendapatkan izin ekspor. Pendapatan Freeport dipastikan menurun yang ditandai dengan melepas ribuan karyawan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani angkat bicara soal sikap Freeport yang tetap ngotot tak mau melepas Kontrak Karya. Menurut Menkeu jika hal ini terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan justru kerugian terbesar ada di pihak Freeport.
“Freeport ini kan perusahaan publik, kalau dia berhenti (beroperasi) dia sendiri yang rugi, sahamnya bisa turun,” ujar Sri Mulyani, Rabu (22/02/2017) kemarin.
Ia menyarankan sebaiknya Freeport berpikir panjang untuk kepentingan bersama karena selama ini Pemerintah telah membiarkan Freeport mengambil banyak untung dari Papua. Saat ini Pemerintah, kata Sri, hanya ingin memastikan optimalisasi SDA dapat dinikmati masyarakat Indonesia terlebih khusus Papua.
Hal ini menurutnya dapat terwujud jika Freeport mau menerima tawaran IUPK dari Pemerintah Indonesia sebagai ganti Kontrak Karya. Dengan menerima IUPK, Freeport akan mengantongi izin ekspor konsentrat untuk tetap melanjutkan penambangan di Papua.
Meski begitu Freeport juga tetap dituntut agar membangun perusahaan pemurnian logam (smelter) di Indonesia agar pendapatan negara bisa lebih dimaksimalkan dari SDA yang dikelolah Freeport.
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment