MWawasan.MATARAM ~ Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) belum lama ini menggelar silaturrahmi dengan partai politik. Hal ini guna mensosialisasikan rencana revisi peraturan pemerintah tentang bantuan partai di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Bahtiar, juga mengakui bila bantuan dana untuk partai dari pemerintah teramat minim. Padahal penguatan partai menjadi salah satu bagian dari pembangunan sistem politik yang jadi tuntutan era reformasi. Tapi, aspek pembangunan politik, masih jauh panggang dari api.
“Pembangunan sistem politik kita tak pernah tuntas. Pertanyaannya, apakah UU politik kita memungkinkan partai itu tumbuh sehat?. Saya kira belum,” ujar Bahtiar.
Harusnya, kata dia, yang dibenahi terlebih dahulu itu adalah dari hulunya dulu. Ibarat hutan gundul, tentu itu akan membuat hulu sungai terganggu. Erosi terus terjadi. Bahkan bisa terus menerus menimbulkan banjir.
Pada akhirnya, yang terjadi adalah proyek penanggulangan seumur hidup. Sebab hulunya tak diperbaiki. Jadi, UU partai politik itu tak memungkinkan partai itu tumbuh sehat. Sekarang lanjut Bahtiar, yang harus dibenahi adalah pabriknya dulu, yaitu partai.
Jika pabriknya punya mesin yang buruk, produk yang dihasilkan pun ikut buruk. Seburuk apapun citra partai, jangan sampai ada gerakan partai itu tak diperlukan. Sebab itu, urat nadi partai yang harus diperbaiki. Urat nadi itu adalah dana partai. Jika dana tak memadai, tentu partai pun akan bermasalah.
Sementara itu peneliti politik dari LIPI, Profesor Dwi Purwoko mengatakan, kondisi partai politik di era reformasi belum dapat menjadi institusi publik yang menunjukkan tanggungjawabnya terhadap pemilihnya.
Di era orde baru partai politik menjadi mesin politik penguasa. Sehingga lebih diarahkan pada kepentingan pelanggengan status quo. Sedangkan saat memasuki reformasi partai dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang begitu besar. Di sisi lain partai politik belum siap dengan kelembagaan yang baik.
Disamping itu, Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, mengungkapakan tidak mudah untuk mengurusi parpol. Dia mengatakan h arus siap berkorban energi dan materi. Bahkan harus tahan-tahan emosi. Apalagi, bantuan keuangan dari pemerintah cekak jumlahnya.
“Tidak gampang ngurus partai itu. Siapa bilang, ngurus partai enak. Lihat saja bantuan dari pemerintah hanya 108 rupiah. Tak ada yang sebesar itu dikeluarkan oleh BI (Bank Indonesia),” katanya.
Belum lagi, kata dia, soal pertanggungjawaban bantuan keuangan partai yang tak seberapa. Lebih sulit lagi, bila pengurus sebelumnya sudah tak ada, misalnya pindah partai atau meninggal dunia.
Bagi pemerintah daerah yang memberi bantuan pun itu jadi masalah (problem), sebab akan jadi temuan BPK.
“Kita beri bantuan ke salah satu partai, lha pengurusnya sudah tak ada, meninggal. Kantornya pun tak ada lagi. Gimana mau dapat WTP kan,” katanya.
Peningkatan bantuan partai, menurutnya sangat penting. Tentu untuk mencegah kemungkinan partai politik mencari sumber pendanaan dari sumber yang tak sesuai aturan.
“Paling tidak 500 kali lipat dari sekaranglah hehehe. Biar kita tak macam-macam ha.ha.ha,” katanya sambil terbahak.
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Bahtiar, juga mengakui bila bantuan dana untuk partai dari pemerintah teramat minim. Padahal penguatan partai menjadi salah satu bagian dari pembangunan sistem politik yang jadi tuntutan era reformasi. Tapi, aspek pembangunan politik, masih jauh panggang dari api.
“Pembangunan sistem politik kita tak pernah tuntas. Pertanyaannya, apakah UU politik kita memungkinkan partai itu tumbuh sehat?. Saya kira belum,” ujar Bahtiar.
Harusnya, kata dia, yang dibenahi terlebih dahulu itu adalah dari hulunya dulu. Ibarat hutan gundul, tentu itu akan membuat hulu sungai terganggu. Erosi terus terjadi. Bahkan bisa terus menerus menimbulkan banjir.
Pada akhirnya, yang terjadi adalah proyek penanggulangan seumur hidup. Sebab hulunya tak diperbaiki. Jadi, UU partai politik itu tak memungkinkan partai itu tumbuh sehat. Sekarang lanjut Bahtiar, yang harus dibenahi adalah pabriknya dulu, yaitu partai.
Jika pabriknya punya mesin yang buruk, produk yang dihasilkan pun ikut buruk. Seburuk apapun citra partai, jangan sampai ada gerakan partai itu tak diperlukan. Sebab itu, urat nadi partai yang harus diperbaiki. Urat nadi itu adalah dana partai. Jika dana tak memadai, tentu partai pun akan bermasalah.
Sementara itu peneliti politik dari LIPI, Profesor Dwi Purwoko mengatakan, kondisi partai politik di era reformasi belum dapat menjadi institusi publik yang menunjukkan tanggungjawabnya terhadap pemilihnya.
Di era orde baru partai politik menjadi mesin politik penguasa. Sehingga lebih diarahkan pada kepentingan pelanggengan status quo. Sedangkan saat memasuki reformasi partai dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang begitu besar. Di sisi lain partai politik belum siap dengan kelembagaan yang baik.
Disamping itu, Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, mengungkapakan tidak mudah untuk mengurusi parpol. Dia mengatakan h arus siap berkorban energi dan materi. Bahkan harus tahan-tahan emosi. Apalagi, bantuan keuangan dari pemerintah cekak jumlahnya.
“Tidak gampang ngurus partai itu. Siapa bilang, ngurus partai enak. Lihat saja bantuan dari pemerintah hanya 108 rupiah. Tak ada yang sebesar itu dikeluarkan oleh BI (Bank Indonesia),” katanya.
Belum lagi, kata dia, soal pertanggungjawaban bantuan keuangan partai yang tak seberapa. Lebih sulit lagi, bila pengurus sebelumnya sudah tak ada, misalnya pindah partai atau meninggal dunia.
Bagi pemerintah daerah yang memberi bantuan pun itu jadi masalah (problem), sebab akan jadi temuan BPK.
“Kita beri bantuan ke salah satu partai, lha pengurusnya sudah tak ada, meninggal. Kantornya pun tak ada lagi. Gimana mau dapat WTP kan,” katanya.
Peningkatan bantuan partai, menurutnya sangat penting. Tentu untuk mencegah kemungkinan partai politik mencari sumber pendanaan dari sumber yang tak sesuai aturan.
“Paling tidak 500 kali lipat dari sekaranglah hehehe. Biar kita tak macam-macam ha.ha.ha,” katanya sambil terbahak.
#Gan/Humas Puspen Kemendagri/Koran Jakarta
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment