MWawasan.JAKARTA~ Wakil ketua DPR RI Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Fadli Zon menyambut baik permintaan Duta Besar Libya untuk Indonesia Sadegh M.O Bensadegh untuk ikut andil dalam proses negosiasi dan rekonsiliasi di negaranya.
“Kedatangan Dubes Lidya, Sadegh tadi untuk meminta Indonesia khususnya DPR untuk ikut andil dalam proses negosiasi dan rekonsiliasi di negaranya. Karena sebagaimana diketahui setelah ada perubahan dalam perpolitikan negara tersebut, yakni dengan tumbangnya rezim khadafi, bisa dikatakan kondisi perpolitikan dan keamanan negara tersebut belum stabil oleh karena itu ia berharap DPR ikut andil dalam perundingan negara tersebut,” jelas Fadli Zon.
Sadegh juga berharap agara DPR mengundang presiden mereka, Aguila Saleh Issa untuk membicarakan proses perundingan ke dua belah pihak yang sedang berseteru di negara tersebut. Sejauh ini pembicaraan antara kedua kubu di negara tersebut sudah kerap berlangsung. Sayangnya hingga kini belum ditemukan titik temu menuju rekonsiliasi.
“Sebagaimana politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ditambah dengan fungsi parlementary diplomacy yang dimiliki DPR RI, maka saya menilai DPR berkewajiban untuk ikut andil dalam proses negosiasi dan rekonsiliasi dalam negara tersebut. Secepatnya kami akan mengundang Presiden Libya,” tambah Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini.
Sejak jatuhnya rezim Khadafi, kondisi keamanan dan politik negara Libya tidak stabil. Akibat keamanan yang tidak memungkinan, salah satu perusahaan Indonesia yang berinvestasi di negara tersebut, Medco ikut ke luar dari negara tersebut. termasuk Kantor Kedutaan Besar Indonesia di Libya yang pindah dari Tripoli ke Jerba, perbatasan Tunisia. Namun menurut informasi tidak lama lagi Kantor Kedutaan Indonesia akan kembali lagi ke Tripoli.
“Kedatangan Dubes Lidya, Sadegh tadi untuk meminta Indonesia khususnya DPR untuk ikut andil dalam proses negosiasi dan rekonsiliasi di negaranya. Karena sebagaimana diketahui setelah ada perubahan dalam perpolitikan negara tersebut, yakni dengan tumbangnya rezim khadafi, bisa dikatakan kondisi perpolitikan dan keamanan negara tersebut belum stabil oleh karena itu ia berharap DPR ikut andil dalam perundingan negara tersebut,” jelas Fadli Zon.
Sadegh juga berharap agara DPR mengundang presiden mereka, Aguila Saleh Issa untuk membicarakan proses perundingan ke dua belah pihak yang sedang berseteru di negara tersebut. Sejauh ini pembicaraan antara kedua kubu di negara tersebut sudah kerap berlangsung. Sayangnya hingga kini belum ditemukan titik temu menuju rekonsiliasi.
“Sebagaimana politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ditambah dengan fungsi parlementary diplomacy yang dimiliki DPR RI, maka saya menilai DPR berkewajiban untuk ikut andil dalam proses negosiasi dan rekonsiliasi dalam negara tersebut. Secepatnya kami akan mengundang Presiden Libya,” tambah Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini.
Sejak jatuhnya rezim Khadafi, kondisi keamanan dan politik negara Libya tidak stabil. Akibat keamanan yang tidak memungkinan, salah satu perusahaan Indonesia yang berinvestasi di negara tersebut, Medco ikut ke luar dari negara tersebut. termasuk Kantor Kedutaan Besar Indonesia di Libya yang pindah dari Tripoli ke Jerba, perbatasan Tunisia. Namun menurut informasi tidak lama lagi Kantor Kedutaan Indonesia akan kembali lagi ke Tripoli.
#dpr go id/ayu/sc/foto:azka/iw
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment