MWawasan.JAKARTA~ Minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah terus meningkat. Paket umrah yang ditawarkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) juga semakin beragam, termasuk adalah paket umrah murah (promo) yang belakangan memunculkan beberapa masalah penundaan keberangkatan jemaah.
Direktur Umrah dan Haji Khusus Muhajirin Yanis mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mempersiapkan regulasi yang akan mengatur biaya perjalanan ibadah umrah agar dapat terkontrol sehingga jemaah tidak dirugikan.
"Regulasi ini akan mengatur agar ke depan, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengaudit paket-paket umrah dan bila dinilai tidak rasional maka paket umrah tersebut dapat dihentikan," terangnya.
Menurut Muhajirin, saat ini banyak masukan dari sejumlah pihak, termasuk Asosiasi Umrah, agar Kementerian Agama dapat menetapkan harga minimal penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Sebagian dari mereka bahkan ada yang merilis harga dasar biaya perjalanan umrah karena Kemenag tidak kunjung menetapkan batas minimalnya.
Mantan Kakanwil Kemenag Gorontalo ini membantah kalau Kementerian Agama acuh terhadap desakan penetapan harga minimal. Menurutnya, fatwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membatasi Kemenag untuk menetapkan harga minimal.
"Kami sudah berkonsultansi secara formal di kantor KPPU. Menurut KPPU, penetapan harga minimal umrah akan membatasi hak konsumen untuk mendapatkan harga kompetitif. Oleh KPPU, Kemenag diminta menetapkan layanan minimal umrah, bukan harga minimal umrah," ujarnya sembari mengatakan kalau regulasi yang beru diharapkan akan menjadi solusi masalah ini.
Selain itu, Kementerian Agama, lanjut Muhajirin, juga terus mengkampanyekan gerakan nasional 5 Pasti Umrah. Jemaah yang akan mendaftar umrah, harus memastikan penyelenggara (travel)nya berizin resmi, jadwal keberangkatannya, penerbangannya, hotelnya, dan visanya.
Diharapkan dengan kampanye yang massif akan semakin sedikit masyarakat yang terjebak oleh rayuan para travel yang tidak bertanggungjawab, tandasnya.
Direktur Umrah dan Haji Khusus Muhajirin Yanis mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mempersiapkan regulasi yang akan mengatur biaya perjalanan ibadah umrah agar dapat terkontrol sehingga jemaah tidak dirugikan.
"Regulasi ini akan mengatur agar ke depan, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengaudit paket-paket umrah dan bila dinilai tidak rasional maka paket umrah tersebut dapat dihentikan," terangnya.
Menurut Muhajirin, saat ini banyak masukan dari sejumlah pihak, termasuk Asosiasi Umrah, agar Kementerian Agama dapat menetapkan harga minimal penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Sebagian dari mereka bahkan ada yang merilis harga dasar biaya perjalanan umrah karena Kemenag tidak kunjung menetapkan batas minimalnya.
Mantan Kakanwil Kemenag Gorontalo ini membantah kalau Kementerian Agama acuh terhadap desakan penetapan harga minimal. Menurutnya, fatwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membatasi Kemenag untuk menetapkan harga minimal.
"Kami sudah berkonsultansi secara formal di kantor KPPU. Menurut KPPU, penetapan harga minimal umrah akan membatasi hak konsumen untuk mendapatkan harga kompetitif. Oleh KPPU, Kemenag diminta menetapkan layanan minimal umrah, bukan harga minimal umrah," ujarnya sembari mengatakan kalau regulasi yang beru diharapkan akan menjadi solusi masalah ini.
Selain itu, Kementerian Agama, lanjut Muhajirin, juga terus mengkampanyekan gerakan nasional 5 Pasti Umrah. Jemaah yang akan mendaftar umrah, harus memastikan penyelenggara (travel)nya berizin resmi, jadwal keberangkatannya, penerbangannya, hotelnya, dan visanya.
Diharapkan dengan kampanye yang massif akan semakin sedikit masyarakat yang terjebak oleh rayuan para travel yang tidak bertanggungjawab, tandasnya.
#Gan/HumasKemenag/zakaria/mkd/mkd
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment