MWawasan.BANDUNG ~ Dengan memanfaatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik saat ini, Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) berencana bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini guna mempermudah mengidentifikasi pasien yang masuk rumah sakit.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan melakukan kerja sama tersebut pada tahun ini.
"Tahun ini akan kami selesaikan kerjasama dengan seluruh rumah sakit," ujar Tjahjo di Hotel Intercontinental, Kabupaten Bandung, Kamis (13/4).
Dalam kunjungan kerja ke Kota Bandung tersebut, Tjahjo berharap nantinya penduduk Jawa Barat misalnya jika berobat ke Kalimantan tidak perlu lagi untuk melakukan pengecekan darah jika masuk rumah sakit.
"Tinggal lihat nomor induknya, bisa ketahuan pasien pernah sakit apa, minum obat apa. Ada data semuanya dan rumah sakit terakses dengan data yang ada," kata Tjahjo.
Terkait pemanfaatan penggunaan KTP el, sebelumnya Kemendagri juga sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga perbankan, kepolisian, BNN, perpajakan, asuransi dan lainnya.
"Nanti kepala daerah juga akan kami kasih data KTP el. Kepala daerah tinggal pencet kalau mau tahu data soal RT padat penduduk dan lainnya. Data ini penting untuk perencanaan pembangunan," ujar Tjahjo.
Kemendagri juga tmenargetkan pendistribusian blanko KTP el rampung pada akhir November 2017. Kemendagri telah menandatangani pengadaan blanko KTP el pada minggu ketiga Maret 2017.
"Yang belum blanko KTP el tapi sudah perekaman, blankonya bisa diberikan tahun ini. Kami sudah tender dan cetaknya bertahap . Mulai akhir Maret kami serahkan ke DKI, April ke daerah, November sudah terdistribusi semuanya," ujar Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, sebanyak 178.207.350 jiwa tercatat sebagai penduduk yang wajib memiliki KTP el dari total penduduk 257.912.349 jiwa.Dari total tersebut, sudah mencapai 96,54 persen atau sebanyak 172.046.898 jiwa yang telah melakukan perekaman data KTP el.
"Yang belum melakukan perekaman itu persentasenya 3,46 persen atau berjumlah 6.160.452 jiwa. Alasannya macam-macam. Soal perekaman itu harus ada peran aktif masyarakat," ujar Tjahjo.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan melakukan kerja sama tersebut pada tahun ini.
"Tahun ini akan kami selesaikan kerjasama dengan seluruh rumah sakit," ujar Tjahjo di Hotel Intercontinental, Kabupaten Bandung, Kamis (13/4).
Dalam kunjungan kerja ke Kota Bandung tersebut, Tjahjo berharap nantinya penduduk Jawa Barat misalnya jika berobat ke Kalimantan tidak perlu lagi untuk melakukan pengecekan darah jika masuk rumah sakit.
"Tinggal lihat nomor induknya, bisa ketahuan pasien pernah sakit apa, minum obat apa. Ada data semuanya dan rumah sakit terakses dengan data yang ada," kata Tjahjo.
Terkait pemanfaatan penggunaan KTP el, sebelumnya Kemendagri juga sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga perbankan, kepolisian, BNN, perpajakan, asuransi dan lainnya.
"Nanti kepala daerah juga akan kami kasih data KTP el. Kepala daerah tinggal pencet kalau mau tahu data soal RT padat penduduk dan lainnya. Data ini penting untuk perencanaan pembangunan," ujar Tjahjo.
Kemendagri juga tmenargetkan pendistribusian blanko KTP el rampung pada akhir November 2017. Kemendagri telah menandatangani pengadaan blanko KTP el pada minggu ketiga Maret 2017.
"Yang belum blanko KTP el tapi sudah perekaman, blankonya bisa diberikan tahun ini. Kami sudah tender dan cetaknya bertahap . Mulai akhir Maret kami serahkan ke DKI, April ke daerah, November sudah terdistribusi semuanya," ujar Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, sebanyak 178.207.350 jiwa tercatat sebagai penduduk yang wajib memiliki KTP el dari total penduduk 257.912.349 jiwa.Dari total tersebut, sudah mencapai 96,54 persen atau sebanyak 172.046.898 jiwa yang telah melakukan perekaman data KTP el.
"Yang belum melakukan perekaman itu persentasenya 3,46 persen atau berjumlah 6.160.452 jiwa. Alasannya macam-macam. Soal perekaman itu harus ada peran aktif masyarakat," ujar Tjahjo.
#Gan/HumasPuspenKemendagri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment