MWawasan.JAKARTA ~ Pemerintah tengah mempertimbangkan adanya pemindahan ibukota negara sebagai pusat pemerintahan ke daerah Palangkaraya Kalimantan Tengah. Wacana tersebut memang masih dalam proses kajian sehingga belum tentu diterapkan dalam waktu dekat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, prinsipnya direncanakan ada pusat pemerintahan alternatif lantaran Jakarta dinilai sudah terlalu padat. Namun, butuh kajian karena ini menyakut fasilitas kantor instansi pemerintah dan lembaga pendukung lainnya.
"Karena apapun kalau sedang dalam keadaan darurat perlu ada alternatif. Seperti dulu sempat kan ibukota pindah ke DI Yogyakarta," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di kantornya, Selasa (11/4).
Menurut dia, masalah pemindahan ibukota negara ini sudah dipikirkan sejak lama. Pada era Presiden Soekarno, ini masuk dalam rencana pembangunan semesta jangka panjang pemerintah. Hanya untuk daerah mana saja yang dituju sebagai ibukota nantinya Tjahjo enggan berkomentar.
Sebelumnya, Kota Palangkaraya dikabarkan sempat menjadi daerah tujuan pembangunan ibukota. Namun, Mendagri menjelaskan kalau banyak wilayah yang dikaji lebih dalam, karena hampir semuanya memiliki desain kantor pemerintahan yang baik. Di Jawa semisalnya Kota Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya.
"Cuman waktunya mungkin tidak seperti yang diharapkan (dekat-dekat ini). Kalau Presiden sudah lempar wacana kan memang semua bergerak, termaksud spekulan tanah," ujar dia.
Mendagri juga mengungkapkan perlu banyak pertimbangan dalam menetapkan suatu daerah menjadi ibukota negara Indonesia. Salah satunya seperti adanya kemudahan akses transportasi.
"Dari gubernur juga telah siapkan lahan termasuk bandara. Karena ibukota harus mudah aksesnya. Presiden sudah ada kebijakan untuk mengkaji karena harus dilihat dari berbagai aspek, dikaji oleh Bappenas," tutur Tjahjo.
Sejauh ini Presiden Joko Widodo memang masih fokus pada pembangunan infrastruktur sosial di daerah. Sebagaimana target pemerintah saat ini yakni mempercepat pemerataan pembangunan.
“Masih lama saya kira. Jangka pendek belum. Presiden masih fokus infrastruktur sosial hingga tahun kelima ini," ucap Tjahjo.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, prinsipnya direncanakan ada pusat pemerintahan alternatif lantaran Jakarta dinilai sudah terlalu padat. Namun, butuh kajian karena ini menyakut fasilitas kantor instansi pemerintah dan lembaga pendukung lainnya.
"Karena apapun kalau sedang dalam keadaan darurat perlu ada alternatif. Seperti dulu sempat kan ibukota pindah ke DI Yogyakarta," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di kantornya, Selasa (11/4).
Menurut dia, masalah pemindahan ibukota negara ini sudah dipikirkan sejak lama. Pada era Presiden Soekarno, ini masuk dalam rencana pembangunan semesta jangka panjang pemerintah. Hanya untuk daerah mana saja yang dituju sebagai ibukota nantinya Tjahjo enggan berkomentar.
Sebelumnya, Kota Palangkaraya dikabarkan sempat menjadi daerah tujuan pembangunan ibukota. Namun, Mendagri menjelaskan kalau banyak wilayah yang dikaji lebih dalam, karena hampir semuanya memiliki desain kantor pemerintahan yang baik. Di Jawa semisalnya Kota Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya.
"Cuman waktunya mungkin tidak seperti yang diharapkan (dekat-dekat ini). Kalau Presiden sudah lempar wacana kan memang semua bergerak, termaksud spekulan tanah," ujar dia.
Mendagri juga mengungkapkan perlu banyak pertimbangan dalam menetapkan suatu daerah menjadi ibukota negara Indonesia. Salah satunya seperti adanya kemudahan akses transportasi.
"Dari gubernur juga telah siapkan lahan termasuk bandara. Karena ibukota harus mudah aksesnya. Presiden sudah ada kebijakan untuk mengkaji karena harus dilihat dari berbagai aspek, dikaji oleh Bappenas," tutur Tjahjo.
Sejauh ini Presiden Joko Widodo memang masih fokus pada pembangunan infrastruktur sosial di daerah. Sebagaimana target pemerintah saat ini yakni mempercepat pemerataan pembangunan.
“Masih lama saya kira. Jangka pendek belum. Presiden masih fokus infrastruktur sosial hingga tahun kelima ini," ucap Tjahjo.
#Gan/Humas Puspen Kemendagri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment