MWawasan.JAKARTA~ Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah memang saat ini tengah mempertajam prioritas program pembangunan yang ada di daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai pemimpin dalam tonggak poros pemerintahan di Indoonesia, tidak bosan-bosannya mengingatkan daerah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Mendagri mengatakan daerah lain tidak usah malu untuk meniru daerah yang telah menerapkan pelayanan yang baik. Sebut saja kata dia, seperti Surabaya, Banyuwangi, Bogor, dan juga Sidoarjo.
“Saya ingin (daerah) fokus. Jangan malu meniru seperti Surabaya, Sidoarjo dan Banyuwangi, untuk gunakan e-planning. Ini kan mempercepat pemerintah melayani masyarakat. Itu arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” kata Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Rabu (26/4).
Tjahjo Kumolo menyebutkan setidaknya data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memperlihatkan, masih ada 178 pemda yang arah pembangunannya dinilai belum fokus.
Selanjutnya, dijelaskan Tjahjo Kumolo, hambatan utama pembangunan di daerah belum optimal, lebih karena faktor sumber daya manusia. Kemudian, pemda belum maksimal membangun keterbukaan seperti memanfaatkan sistem ‘electronic government’.
Mendagri mengatakan membangun tidak hanya memikirkan aspek pemerataan namun juga memastikan program tahunan. Daerah di Indonesia harus mampu menekan angka kemiskinan dan angka pengangguran.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai pemimpin dalam tonggak poros pemerintahan di Indoonesia, tidak bosan-bosannya mengingatkan daerah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Mendagri mengatakan daerah lain tidak usah malu untuk meniru daerah yang telah menerapkan pelayanan yang baik. Sebut saja kata dia, seperti Surabaya, Banyuwangi, Bogor, dan juga Sidoarjo.
“Saya ingin (daerah) fokus. Jangan malu meniru seperti Surabaya, Sidoarjo dan Banyuwangi, untuk gunakan e-planning. Ini kan mempercepat pemerintah melayani masyarakat. Itu arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” kata Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Rabu (26/4).
Tjahjo Kumolo menyebutkan setidaknya data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memperlihatkan, masih ada 178 pemda yang arah pembangunannya dinilai belum fokus.
Selanjutnya, dijelaskan Tjahjo Kumolo, hambatan utama pembangunan di daerah belum optimal, lebih karena faktor sumber daya manusia. Kemudian, pemda belum maksimal membangun keterbukaan seperti memanfaatkan sistem ‘electronic government’.
Mendagri mengatakan membangun tidak hanya memikirkan aspek pemerataan namun juga memastikan program tahunan. Daerah di Indonesia harus mampu menekan angka kemiskinan dan angka pengangguran.
#Gan/Humas Puspen Kemendagri
No comments:
Post a Comment