MWawasan.TANGERANG ~ Pemerintah Provinsi Banten menggelar Musyawarah Perencanaan Penbangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2018 di Hotel Allium, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Bupati dan Walikota Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
"Ya, Musrenbang tepat diselenggarakan di Kota Tangerang yang berdekatan dengan tetangganya, yakni Kabupaten Tangerang .Tepat, karena 60 persen penduduk Provinsi Banten ada di ketiga wilayah ini," ujar Tjahjo di acara tersebut, Senin (10/4).
Atas dasar tersebut, kata Tjahjo, ketiga wilayah tersebut harus bersinergi dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Banten.
"Hal tersebut untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pengoptimalan peran kesejahteraan rakyat," imbuhnya.
Penjabat Gubernur Banten, Nata Irawan menambahkan, penyelenggaran kegiatan ini didasarkan pada Permendagri No. 54 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
“Adapun tujuannya adalah menyelaraskan program dan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan prioritas dan sarsaran pembagunan nasional,” tambah Nata dalam sambutannya.
Ada 7 program prioritas pembangunan provinsi tersebut antara lain, peningkatan akses dan layanan mutu pendidikan, pembangunan infrastruktur wilayah, pembangunan pertanian dan ekonomi lokal, perlindungan dan rehabilitasi sosial, pemanfaatan sumberdaya kelautan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, dan peningkatan kualitas pengendalian keuangan daerah.
“Targetnya, Indeks pembangunan manusia naik 71 persen, pertumbuhan ekonomi menjadi 5,5 persen, penurunan angka kemiskinan sebesar 5,3 persen dan angka pengangguran 7,3 persen,” ungkap Nata yang juga Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri ini.
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Bupati dan Walikota Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
"Ya, Musrenbang tepat diselenggarakan di Kota Tangerang yang berdekatan dengan tetangganya, yakni Kabupaten Tangerang .Tepat, karena 60 persen penduduk Provinsi Banten ada di ketiga wilayah ini," ujar Tjahjo di acara tersebut, Senin (10/4).
Atas dasar tersebut, kata Tjahjo, ketiga wilayah tersebut harus bersinergi dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Banten.
"Hal tersebut untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pengoptimalan peran kesejahteraan rakyat," imbuhnya.
Penjabat Gubernur Banten, Nata Irawan menambahkan, penyelenggaran kegiatan ini didasarkan pada Permendagri No. 54 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
“Adapun tujuannya adalah menyelaraskan program dan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan prioritas dan sarsaran pembagunan nasional,” tambah Nata dalam sambutannya.
Ada 7 program prioritas pembangunan provinsi tersebut antara lain, peningkatan akses dan layanan mutu pendidikan, pembangunan infrastruktur wilayah, pembangunan pertanian dan ekonomi lokal, perlindungan dan rehabilitasi sosial, pemanfaatan sumberdaya kelautan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, dan peningkatan kualitas pengendalian keuangan daerah.
“Targetnya, Indeks pembangunan manusia naik 71 persen, pertumbuhan ekonomi menjadi 5,5 persen, penurunan angka kemiskinan sebesar 5,3 persen dan angka pengangguran 7,3 persen,” ungkap Nata yang juga Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri ini.
#Gan/Humas Puspen kemendagri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment