MWawasan.GORONTALO~ Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur hadir dalam Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gorontalo, Jumat (19/5).
Dia mengatakan, ASN penyelenggara layanan administrasi kependudukan harus menjadi motor perubahan kinerja aparatur pemerintah. Ia menekankan agar cara berfikir pegawai saat ini harus berubah, bukan lagi sebagai penguasa, namun pelayan masyarakat.
“Kalau kita ubah cara kerja kita, cara kita melayani masyarakat, maka Indonesia akan maju,” kata Asman dalam paparannya di Rakornas Dukcapil tersebut.
Asman juga mencontohkan agar ASN di jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah bisa bekerja layaknya karyawan bank. Dimana mereka punya tugas fungsi pokok yang jelas, target terukur serta memiliki disiplin yang baik, maka pandangan publik terhadap ASN akan berubah.
“Jajaran Dukcapil ini harus siap seperti ini. Menjadi motor perubahan dalam bekerja,” tambah dia.
Selain menginkan adanya perubahan pola kerja di tataran aparatur negara, ia juga kerap meminta agar kepala daerah bisa memperbaiki manajemen kerja para pegawainya. Makanya ia menuntut agar sistem ‘electronic government’ bisa segera diterapkan.
Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh juga mengatakan agar para ASN di jajaran pemda sebagai penyelenggara layanan administrasi kependudukan (Adminduk) bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Ke depan program adminduk ini akan semakin maksimal, khususnya soal mempercepat prosesnya. Ada salam 10 menit, salam 30 menit dan pelayanan yang dalam satu hari jadi,” ujar Zudan.
Dalam acara tersebut, Zudan juga memberikan pengarahan kepada pemda khususnya jajaran dinas dukcapil seluruh Indonesia untuk menuntaskan program pemerintah di bidang adminduk. Misal, target perekaman KTP-el dan cangkupan kepemilikan akta lahir.
“KTP-el sekarang ini sudah 98,2 persen, tinggal 2,48 persen lagi, kita harus menyelesaikan di 2017 ini. Adapun akta kelahiran, kita wajib mengejar cangkupan target 85 persen,” tambah dia.
Menurut Zudan, Rakornas ini membicarakan banyak hal antara lain upaya pemerintah merapihkan data untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP-el, target cakupan 85 persen Akta Kelahiran, kontrak kinerja, dan desain Kartu Keluarga model baru.
#Gan/Puspen Kemendagri
Dia mengatakan, ASN penyelenggara layanan administrasi kependudukan harus menjadi motor perubahan kinerja aparatur pemerintah. Ia menekankan agar cara berfikir pegawai saat ini harus berubah, bukan lagi sebagai penguasa, namun pelayan masyarakat.
“Kalau kita ubah cara kerja kita, cara kita melayani masyarakat, maka Indonesia akan maju,” kata Asman dalam paparannya di Rakornas Dukcapil tersebut.
Asman juga mencontohkan agar ASN di jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah bisa bekerja layaknya karyawan bank. Dimana mereka punya tugas fungsi pokok yang jelas, target terukur serta memiliki disiplin yang baik, maka pandangan publik terhadap ASN akan berubah.
“Jajaran Dukcapil ini harus siap seperti ini. Menjadi motor perubahan dalam bekerja,” tambah dia.
Selain menginkan adanya perubahan pola kerja di tataran aparatur negara, ia juga kerap meminta agar kepala daerah bisa memperbaiki manajemen kerja para pegawainya. Makanya ia menuntut agar sistem ‘electronic government’ bisa segera diterapkan.
Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh juga mengatakan agar para ASN di jajaran pemda sebagai penyelenggara layanan administrasi kependudukan (Adminduk) bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Ke depan program adminduk ini akan semakin maksimal, khususnya soal mempercepat prosesnya. Ada salam 10 menit, salam 30 menit dan pelayanan yang dalam satu hari jadi,” ujar Zudan.
Dalam acara tersebut, Zudan juga memberikan pengarahan kepada pemda khususnya jajaran dinas dukcapil seluruh Indonesia untuk menuntaskan program pemerintah di bidang adminduk. Misal, target perekaman KTP-el dan cangkupan kepemilikan akta lahir.
“KTP-el sekarang ini sudah 98,2 persen, tinggal 2,48 persen lagi, kita harus menyelesaikan di 2017 ini. Adapun akta kelahiran, kita wajib mengejar cangkupan target 85 persen,” tambah dia.
Menurut Zudan, Rakornas ini membicarakan banyak hal antara lain upaya pemerintah merapihkan data untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP-el, target cakupan 85 persen Akta Kelahiran, kontrak kinerja, dan desain Kartu Keluarga model baru.
#Gan/Puspen Kemendagri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment