MWawasan.Canberra~ Delegasi Indonesia dan Australia bertemu dalam pelaksanaan Indonesia-Australia Inaugural Cyber Policy Dialogue (Dialog Kebijakan Siber Indonesia-Australia) yang berlangsung di Canberra (4/5)
"Pemerintah Indonesia dan Australia menegaskan komitmen bersama untuk mengawal pertumbuhan dan keamanan ekonomi digital," demikian ditegaskan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Dubes Desra Percaya seusai memimpin Delegasi Indonesia dalam Dialog ini.
Pertemuan dimaksud adalah tindak lanjut kesepakatan Presiden RI dan PM Australia dalam meningkatkan kerja sama keamanan siber yang menekankan pentingnya internet yang aman, terbuka dan bebas bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi.
Kedua delegasi saling bertukar pandangan terkait identifikasi ancaman di siber, visi, strategi dan kebijakan pengelolaan dunia siber, perkembangan pembahasan siber pada tataran kerja sama regional dan global. Dialog juga membahas potensi kerja sama bilateral di bidang siber, khususnya peningkatan kapasitas.
Dubes Desra Percaya menyatakan "Merupakan prioritas penting bagi Pemerintah Indonesia untuk memastikan dunia maya (cyber space) yang aman, terbuka dan diarahkan untuk tujuan damai. Hal-hal tersebut adalah faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Indonesia, terutama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di kawasan pada 2020."
Sebagai langkah awal implementasi forum ini, Indonesia dan Australia sepakat mendorong kerja sama peningkatakan kapasitas yang konkrit. Kerja sama tersebut termasuk dalam aspek penguatan institusi, workshop, cyber bootcamps, saling kunjung dan dialog pada tataran teknis kedua negara.
"Keamanan siber yang kuat juga sangat penting bagi keamanan nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan kemitraan yang erat antara pemerintah, sektor swasta dan komunitas siber." Demikian digarisbawahi Dubes Desra Percaya.
Inaugural Cyber Policy Dialogue dihadiri oleh Delegasi Indonesia yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara RI, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Canberra. Delegasi Australia dipimpin oleh Dr. Tobias Feakin, Duta Besar Australia untuk isu Siber, dan terdiri dari Kementerian Luar Negeri Australia, Departemen Urusan Perdana Menteri dan Kabinet, Australia Cyber Security Centre dan instansi terkait lainnya.
Kedua pihak sepakat Pertemuan ke-2 Cyber Policy Dialogue akan diadakan di Indonesia pada 2018.
"Pemerintah Indonesia dan Australia menegaskan komitmen bersama untuk mengawal pertumbuhan dan keamanan ekonomi digital," demikian ditegaskan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Dubes Desra Percaya seusai memimpin Delegasi Indonesia dalam Dialog ini.
Pertemuan dimaksud adalah tindak lanjut kesepakatan Presiden RI dan PM Australia dalam meningkatkan kerja sama keamanan siber yang menekankan pentingnya internet yang aman, terbuka dan bebas bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi.
Kedua delegasi saling bertukar pandangan terkait identifikasi ancaman di siber, visi, strategi dan kebijakan pengelolaan dunia siber, perkembangan pembahasan siber pada tataran kerja sama regional dan global. Dialog juga membahas potensi kerja sama bilateral di bidang siber, khususnya peningkatan kapasitas.
Dubes Desra Percaya menyatakan "Merupakan prioritas penting bagi Pemerintah Indonesia untuk memastikan dunia maya (cyber space) yang aman, terbuka dan diarahkan untuk tujuan damai. Hal-hal tersebut adalah faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Indonesia, terutama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di kawasan pada 2020."
Sebagai langkah awal implementasi forum ini, Indonesia dan Australia sepakat mendorong kerja sama peningkatakan kapasitas yang konkrit. Kerja sama tersebut termasuk dalam aspek penguatan institusi, workshop, cyber bootcamps, saling kunjung dan dialog pada tataran teknis kedua negara.
"Keamanan siber yang kuat juga sangat penting bagi keamanan nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan kemitraan yang erat antara pemerintah, sektor swasta dan komunitas siber." Demikian digarisbawahi Dubes Desra Percaya.
Inaugural Cyber Policy Dialogue dihadiri oleh Delegasi Indonesia yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara RI, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Canberra. Delegasi Australia dipimpin oleh Dr. Tobias Feakin, Duta Besar Australia untuk isu Siber, dan terdiri dari Kementerian Luar Negeri Australia, Departemen Urusan Perdana Menteri dan Kabinet, Australia Cyber Security Centre dan instansi terkait lainnya.
Kedua pihak sepakat Pertemuan ke-2 Cyber Policy Dialogue akan diadakan di Indonesia pada 2018.
#Gan/Dit.Astimpas/Infomed
No comments:
Post a Comment