MWawasan.JAKARTA~ Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan orientasi kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah (OKKPD) bagi kepala daerah terpilih dalam Pilkada serentak guna mensikronisasi program pusat dan daerah.
Mendagri Tjahjo mengatakan, program OKKPD ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada kepala daerah baru ini. Mereka harus paham bagaimana mengelola pemerintahan secara baik dan benar.
“Kami ingin untuk menyamakan visi persepsi sebuah sistem pemerintahan nasional presidensial, kemudian membangun tata kelola pemerintahan efisien dan memperkuat otonomi daerah,” kata Tjahjo sebelum pelantikan, Jumat (12/5).
Para kepala daerah terpilih yang baru ini, kata dia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tak semuanya dari kalangan birokrat. Untuk itu, diperlukan penyamaan persepsi tentang upaya membangun pemerintahan efektif dan efisien.
Dia menambahkan, selain OKPPD dari Kemendagri, para kepala daerah itu juga akan mendapatkan orientasi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan kementerian/lembaga terkait. Maksudnya agar pola pikir mereka lebih komprehensif.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikatakan juga akan melangsungkan pertemuan dengan para gubernur ini secara rutin di Jakarta. Hal ini diperlukan untuk memastikan kembali berjalannya program pemerintahan pusat bersinergi di daerah.
“Kepala daerah itu kan punya janji politik selama kampanye. Makanya harus direalisasikan, tapi tetap harus sinkron dengan pusat,” kata Tjahjo.
Pemerintah hari ini, Jumat (12/5) akan mengkukuhkan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2017. Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengucapkan selamat bertugas kepada para gubernur dan wakil gubernur definitif tersebut.
"Pertama atas nama pemerintah mengucapkan selamat bertugas dan jaga amanah aspirasi masyarakatnya di daerah," kata Tjahjo sebelum pelantikan.
Dia menambahkan, kepala daerah yang resmi dilantik nantinya harus segera melakukan koordinasi dengan jajaran DPRD, Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan seluruh elemen masyarakat guna menjaga stabilitas daerah.
Mendagri Tjahjo mengatakan, program OKKPD ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada kepala daerah baru ini. Mereka harus paham bagaimana mengelola pemerintahan secara baik dan benar.
“Kami ingin untuk menyamakan visi persepsi sebuah sistem pemerintahan nasional presidensial, kemudian membangun tata kelola pemerintahan efisien dan memperkuat otonomi daerah,” kata Tjahjo sebelum pelantikan, Jumat (12/5).
Para kepala daerah terpilih yang baru ini, kata dia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tak semuanya dari kalangan birokrat. Untuk itu, diperlukan penyamaan persepsi tentang upaya membangun pemerintahan efektif dan efisien.
Dia menambahkan, selain OKPPD dari Kemendagri, para kepala daerah itu juga akan mendapatkan orientasi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan kementerian/lembaga terkait. Maksudnya agar pola pikir mereka lebih komprehensif.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikatakan juga akan melangsungkan pertemuan dengan para gubernur ini secara rutin di Jakarta. Hal ini diperlukan untuk memastikan kembali berjalannya program pemerintahan pusat bersinergi di daerah.
“Kepala daerah itu kan punya janji politik selama kampanye. Makanya harus direalisasikan, tapi tetap harus sinkron dengan pusat,” kata Tjahjo.
Pemerintah hari ini, Jumat (12/5) akan mengkukuhkan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2017. Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengucapkan selamat bertugas kepada para gubernur dan wakil gubernur definitif tersebut.
"Pertama atas nama pemerintah mengucapkan selamat bertugas dan jaga amanah aspirasi masyarakatnya di daerah," kata Tjahjo sebelum pelantikan.
Dia menambahkan, kepala daerah yang resmi dilantik nantinya harus segera melakukan koordinasi dengan jajaran DPRD, Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan seluruh elemen masyarakat guna menjaga stabilitas daerah.
#Gan/Puspen Kemendagri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment