MWawasan.MANILA~ Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN, J. S. George Lantu mengatakan," Keterlibatan Civil Society Organizations (CSO), yang merupakan keterwakilan dari unsur akar rumput, di ASEAN merupakan refleksi dari inklusifitas pembangunan masyarakat ASEAN," katanya, selaku Ketua Delegasi RI pada Dialogue Between ASEAN and ASEAN Civil Society Conference/ASEAN Peoples' Forum (ACSC/APF) Representatives yang berlangsung di Manila, Filipina (29/4).
Kolaborasi pemerintah dengan CSO dipandang sebagai elemen penting pembangunan ASEAN. Sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, CSO merupakan corong aspirasi dari akar rumput akan sebuah ASEAN yang inklusif dan bermanfaat lebih nyata bagi masyarakatnya.
Isu-isu terkait Hak Asasi Manusia (HAM), tata pemerintahan yang baik, narkoba, perdagangan orang dan kesehatan bergulir di dalam dialog tersebut. Masing-masing pihak berbagi pandangannya baik pada tataran nasional maupun regional. Para perwakilan CSO juga mendesak ASEAN untuk dapat segera menyepakati Instrumen Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Buruh Migran ASEAN yang mengikat (legally-binding).
Para perwakilan CSO, pada pertemuan tersebut, turut menyuarakan harapan mereka untuk dapat berperan lebih aktif dalam proses penyusunan kebijakan. Dalam kaitan ini, CSO mendorong agar ASEAN dapat menginstitusionalisasikan kerja sama dengan masyarakat akar rumput.
Pertemuan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah negara anggota ASEAN dengan CSO guna mencapai Visi ASEAN 2025 dan Cetak Biru ASEAN.
Dialog ini merupakan inisiatif Filipina sebagai ASEAN Chair untuk menggantikan pertemuan ASEAN Leaders' Interface with CSOs yang sedianya dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-30 ini. Pertemuan dipimpin oleh Acting Secretary of Foreign Affairs Filipina, Enrique A. Manalo. Pertemuan dihadiri oleh sejumlah negara anggota ASEAN (AMS) serta perwakilan CSO dari seluruh AMS, Timor Leste serta Organisasi Regional lainnya. Pada kesempatan tersebut, Arieska Kurniawati dari Solidaritas Perempuan menjadi perwakilan CSO Indonesia yang hadir.
Kolaborasi pemerintah dengan CSO dipandang sebagai elemen penting pembangunan ASEAN. Sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, CSO merupakan corong aspirasi dari akar rumput akan sebuah ASEAN yang inklusif dan bermanfaat lebih nyata bagi masyarakatnya.
Isu-isu terkait Hak Asasi Manusia (HAM), tata pemerintahan yang baik, narkoba, perdagangan orang dan kesehatan bergulir di dalam dialog tersebut. Masing-masing pihak berbagi pandangannya baik pada tataran nasional maupun regional. Para perwakilan CSO juga mendesak ASEAN untuk dapat segera menyepakati Instrumen Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Buruh Migran ASEAN yang mengikat (legally-binding).
Para perwakilan CSO, pada pertemuan tersebut, turut menyuarakan harapan mereka untuk dapat berperan lebih aktif dalam proses penyusunan kebijakan. Dalam kaitan ini, CSO mendorong agar ASEAN dapat menginstitusionalisasikan kerja sama dengan masyarakat akar rumput.
Pertemuan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah negara anggota ASEAN dengan CSO guna mencapai Visi ASEAN 2025 dan Cetak Biru ASEAN.
Dialog ini merupakan inisiatif Filipina sebagai ASEAN Chair untuk menggantikan pertemuan ASEAN Leaders' Interface with CSOs yang sedianya dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-30 ini. Pertemuan dipimpin oleh Acting Secretary of Foreign Affairs Filipina, Enrique A. Manalo. Pertemuan dihadiri oleh sejumlah negara anggota ASEAN (AMS) serta perwakilan CSO dari seluruh AMS, Timor Leste serta Organisasi Regional lainnya. Pada kesempatan tersebut, Arieska Kurniawati dari Solidaritas Perempuan menjadi perwakilan CSO Indonesia yang hadir.
#Gan/ Dit. KSSB ASEAN
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment