MWawasan.JAKARTA~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyiapkan berkas untuk mengajukan pembubaran ormas keagamaan yang dinilai bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia ke pengadilan.
"Sekarang sedang dipersiapkan oleh kejaksaan untuk mengajukan di pengadilan. Kalau soal bukti, lengkap," kata Tjahjo di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (10/5).
Dia menyebut bukti tersebut dikumpulkan dari data berbagai instansi terkait, seperti pemerintah daerah, Kemendagri, Kejaksaan, dan Kepolisian. Bukti itu nantinya akan diajukan sebagai bahan pertimbangan membubarkan ormas keagamaan ini.
Menurut Tjahjo, bukti yang disiapkan termasuk rekaman kegiatan ormas yang terindikasi anti-Pancasila. Menurut dia, mulai dari rekaman, tulisan sampai video. "Rekamannya ada semua, tokohnya apa, gerakannya apa, gerakannya apa, ada lengkap," tegas Tjahjo.
Dia menyakini pengadilan akan mengabulkan gugatan pembubaran ormas ini. Sebab sudah dinilai melanggar aturan. "Ya jelas, ini kan prinsip kok. Ini negara ada aturannya. Buang sampah saja ada Perdanya, apalagi menyangkut orang-orang yang ingin mengacak-acak negara," ujar dia.
Meski berhimpun dalam organisasi masyarakat merupakan hak setiap warga negara, namun Tjahjo menyebut negara tidak bisa menoleransi adanya ormas yang antipancasila. "Pancasila NKRI mau ditambah plus, kan enggak bisa," ujarnya.
"Kalau dibilang kenapa ormas ini dibubarkan tapi DPR yang korupsi enggak, ya enggak ada hubungannya, karena di DPR yang bermasalah itu oknumnya. Kalau HTI kan prinsip organisasinya," sambung Tjahjo.
Ia menambahkan saat ini pemerintah akan memantau setiap kegiatan-kegiatan terkait ormas ini. "Kegiatan dengan dalih appaun harus dicek," ujar dia.
"Sekarang sedang dipersiapkan oleh kejaksaan untuk mengajukan di pengadilan. Kalau soal bukti, lengkap," kata Tjahjo di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (10/5).
Dia menyebut bukti tersebut dikumpulkan dari data berbagai instansi terkait, seperti pemerintah daerah, Kemendagri, Kejaksaan, dan Kepolisian. Bukti itu nantinya akan diajukan sebagai bahan pertimbangan membubarkan ormas keagamaan ini.
Menurut Tjahjo, bukti yang disiapkan termasuk rekaman kegiatan ormas yang terindikasi anti-Pancasila. Menurut dia, mulai dari rekaman, tulisan sampai video. "Rekamannya ada semua, tokohnya apa, gerakannya apa, gerakannya apa, ada lengkap," tegas Tjahjo.
Dia menyakini pengadilan akan mengabulkan gugatan pembubaran ormas ini. Sebab sudah dinilai melanggar aturan. "Ya jelas, ini kan prinsip kok. Ini negara ada aturannya. Buang sampah saja ada Perdanya, apalagi menyangkut orang-orang yang ingin mengacak-acak negara," ujar dia.
Meski berhimpun dalam organisasi masyarakat merupakan hak setiap warga negara, namun Tjahjo menyebut negara tidak bisa menoleransi adanya ormas yang antipancasila. "Pancasila NKRI mau ditambah plus, kan enggak bisa," ujarnya.
"Kalau dibilang kenapa ormas ini dibubarkan tapi DPR yang korupsi enggak, ya enggak ada hubungannya, karena di DPR yang bermasalah itu oknumnya. Kalau HTI kan prinsip organisasinya," sambung Tjahjo.
Ia menambahkan saat ini pemerintah akan memantau setiap kegiatan-kegiatan terkait ormas ini. "Kegiatan dengan dalih appaun harus dicek," ujar dia.
#Puspen Kemendagri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment