MWawasan.JAKARTA~ Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim telah beberapa kali menerbitkan surat peringatan untuk ormas keagamaan yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, peringatan ini sudah beberapa kali diberikan kepada ormas tersebut. Keputusan untuk membubarkan ormas ini oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dianggap telah melalui proses panjang.
"Kemendagri sudah banyak memberikan peringatan. Saya tidak cek (jumlahnya), tapi data ada semua," kata Tjahjo di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (10/5)
Selain pertimbangan soal adanya peringatan ini, pemerintah juga mengumpulkan banyak bukti terkait kegiatan dan aktfitas ormas keagamaan ini. Dimana, mereka diduga menentang ideologi bangsa yakni Pancasila serta UUD 1945.
Tjahjo mengatakan, data telah terkumpul atas hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian, jaksa, dan aparat pemerintah daerah. Data yang dikumpulkan pemerintah disebut berbentuk tulisan, rekaman suara, serta video.
Menurut dia, dalam video yang dikumpulkan terlihat beberapa tokoh ormas tingkat nasional kerap menyampaikan pidato ihwal pertentangan dengan Pancasila dan bentuk negara kesatuan.
"Jadi masif diomongkan ada tokohnya juga, tokoh-tokoh nasional juga ada, ketua umum ormas nasional juga ngomongnya begitu. Asasnya menyebut (Pancasila), tapi sehari-harinya tidak," ujarnya.
Pemerintah akan menempuh jalur hukum untuk membubarkan ormas ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Proses hukum untuk membubarkan ormas tersebut akan dilakukan oleh kejaksaan agung. Menurut Tjahjo, gugatan akan diajukan kejaksaan ke pengadilan setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan jaksa agung muda bidang intelijen.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, peringatan ini sudah beberapa kali diberikan kepada ormas tersebut. Keputusan untuk membubarkan ormas ini oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dianggap telah melalui proses panjang.
"Kemendagri sudah banyak memberikan peringatan. Saya tidak cek (jumlahnya), tapi data ada semua," kata Tjahjo di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (10/5)
Selain pertimbangan soal adanya peringatan ini, pemerintah juga mengumpulkan banyak bukti terkait kegiatan dan aktfitas ormas keagamaan ini. Dimana, mereka diduga menentang ideologi bangsa yakni Pancasila serta UUD 1945.
Tjahjo mengatakan, data telah terkumpul atas hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian, jaksa, dan aparat pemerintah daerah. Data yang dikumpulkan pemerintah disebut berbentuk tulisan, rekaman suara, serta video.
Menurut dia, dalam video yang dikumpulkan terlihat beberapa tokoh ormas tingkat nasional kerap menyampaikan pidato ihwal pertentangan dengan Pancasila dan bentuk negara kesatuan.
"Jadi masif diomongkan ada tokohnya juga, tokoh-tokoh nasional juga ada, ketua umum ormas nasional juga ngomongnya begitu. Asasnya menyebut (Pancasila), tapi sehari-harinya tidak," ujarnya.
Pemerintah akan menempuh jalur hukum untuk membubarkan ormas ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Proses hukum untuk membubarkan ormas tersebut akan dilakukan oleh kejaksaan agung. Menurut Tjahjo, gugatan akan diajukan kejaksaan ke pengadilan setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan jaksa agung muda bidang intelijen.
#Gan/Puspen Kemendagri/Cnn Indonesia
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment