MWawasan.JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tidak anti terhadap organisasi kemasyarakatan berbasis agama dengan adanya keputusan untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers terkait pembubaran HTI di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5).
Wiranto menegaskan bahwa pemerintah semata-mata merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Keputusan itu semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945," tutur Wiranto.
Saat membacakan keputusan tersebut, Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.
Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
"Mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," tutur Wiranto.
Disisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan kalau pemerintah sudah melakukan rapat berulang-ulang terkait keputusannya pembubaran ormas keagamaan yang dinilai bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Dalam artian pemerintah sudah melakukan pengkajian mendalam terkait dengan pembubaran HTI.
“Rapat sudah berkali-kali, rapat Polhukam diundang Pak Wiranto (Menkopolhukam) lebih dari 6 kali kita,” ujar Tjahjo.
#Gan/Humas Puspen Kemendagri
"Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers terkait pembubaran HTI di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5).
Wiranto menegaskan bahwa pemerintah semata-mata merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Keputusan itu semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945," tutur Wiranto.
Saat membacakan keputusan tersebut, Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.
Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
"Mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," tutur Wiranto.
Disisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan kalau pemerintah sudah melakukan rapat berulang-ulang terkait keputusannya pembubaran ormas keagamaan yang dinilai bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Dalam artian pemerintah sudah melakukan pengkajian mendalam terkait dengan pembubaran HTI.
“Rapat sudah berkali-kali, rapat Polhukam diundang Pak Wiranto (Menkopolhukam) lebih dari 6 kali kita,” ujar Tjahjo.
#Gan/Humas Puspen Kemendagri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment