MWawasan.Padang(SUMBAR)~ Pemerintah Kota Padang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terkait revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2014-2019.
Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengatakan, banyak hal yang mendasari kenapa RPJMD Kota Padang 2014-2019 perlu direvisi. Pertama untuk menyesuaikan RPJMD Kota Padang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat.
"Hal ini karena memang, Kota Padang lebih dulu dilantik kepala daerahnya dibanding Presiden ataupun Gubernur Sumbar. Maka itu RPJMD perlu kita sesuaikan dan revisi kembali. Sehingga selaras dengan RPJMN dan RPJMD Sumbar,” terang Mahyeldi kepada wartawan seusai membuka kegiatan yang dilangsungkan di Hotel Pangeran Beach, Selasa (25/7).
Walikota mengulas, kegiatan tersebut juga membahas adanya perobahan di awal 2017 sekaitan pengimplementasian Undang-undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahdi Pemko Padang. Dimana struktur pemerintahan menjadi berobah, sebelumnya Struktur Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Perobahan struktur pemerintah menyebabkan meleburnya dengan munculya beberapa Dinas. Dan hal itu akan kita bunyikan dan bahas dalam revisi RPJMD Kota Padang 2014-2019 kali ini. Sehingga apa yang kita lakukan di 2017 dapat terakomodasi dalam perobahan RPJMD ke depan,” sebutnya.
Lebih lanjut Mahyeldi menyampaikan, dalam perobahan RPJMD Kota Padang 2014-2019, ada beberapa hal yang perlu disikapi sesuai perkembangan dan dinamika kota. Seperti salah satunya dalam peningkatan di bidang transportasi, direncanakan ke depan bisa mengoptimalkan angkutan Trans Padang selaku angkutan massal / publik bagi masyarakat.
"Maka itu, kita ingin mempercepat rencana penyediaan 6 koridor untuk Trans Padang. Kita pun sudah rapat dengan pengusaha transportasi 'existing' (pengusaha yang telah menetap) di seluruh 6 koridor ini. Alhamdulillah, semuanya menyatakan sepakat dengan apa yang kita rencanakan, karena mereka menjadi bahagian dalam solusi yang tidak boleh tersingkirkan,” ungkapnya.
Wako menambahkan, selanjutnya juga sekaitan percepatan capaian visi dan misi Kota Padang disertai program unggulan. Kemudian itu, juga sekaitan antisipasi rentannya Kota Padang terhadap bencana.
“Kita harus mempersiapkan masyarakat agar lebih siap dan peka terhadap bencana. Demi melindungi aktifitas masyarakat yang lebih 'safety' atau terlindungi.
“Apalagi Padang adalah kota wisata, yang namun pada sisi lain juga rentan terhadap bencana. Jadi sebenarnya ini suatu hal yang bertabrakan dan bagaimana kita menyikapinya. Maka itu, perlu dilengkapi sarana dan prasarana sekaligus membuat jalur evakuasi, menyiapkan masyarakat sebagai langkah mitigasi bencana,” tukasnya.
Selanjutnya kata Walikota lagi, dalam mitigasi bencana di Padang, Pemko sudah mengupayakan kerjasama dengan beberapa negara seperti China, Jepang dan Selandia Baru yang lebih maju dalam mitigasi bencana.
"Jadi kita menginginkan juga, Padang menjadi kota yang terdepan di Indonesia untuk IORA (Indian Ocean Rim Association) di dalam kerjasama penanggulangan bencana.Semoga hal itu bisa didukung dengan bersinergi bersama beberapa negara.
"Sehingga dengan itu, akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat ataupun kepastian bagi setiap pengunjung yang ingin ke kota ini,” ulas Walikota mengakhiri.
Kegiatan Musrenbang Revisi RPJMD Kota Padang 2014-2019 ini diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Asnel beserta para pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang. Juga hadir Wakil Ketua DPRD Padang Budiman, Kapolresta Padang Kombes Pol Kombes Chairul Aziz, Dandim 0312/Padang Letkol Kav Eryzal Satria serta unsur Forkopimda lainnya.
Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengatakan, banyak hal yang mendasari kenapa RPJMD Kota Padang 2014-2019 perlu direvisi. Pertama untuk menyesuaikan RPJMD Kota Padang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat.
"Hal ini karena memang, Kota Padang lebih dulu dilantik kepala daerahnya dibanding Presiden ataupun Gubernur Sumbar. Maka itu RPJMD perlu kita sesuaikan dan revisi kembali. Sehingga selaras dengan RPJMN dan RPJMD Sumbar,” terang Mahyeldi kepada wartawan seusai membuka kegiatan yang dilangsungkan di Hotel Pangeran Beach, Selasa (25/7).
Walikota mengulas, kegiatan tersebut juga membahas adanya perobahan di awal 2017 sekaitan pengimplementasian Undang-undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahdi Pemko Padang. Dimana struktur pemerintahan menjadi berobah, sebelumnya Struktur Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Perobahan struktur pemerintah menyebabkan meleburnya dengan munculya beberapa Dinas. Dan hal itu akan kita bunyikan dan bahas dalam revisi RPJMD Kota Padang 2014-2019 kali ini. Sehingga apa yang kita lakukan di 2017 dapat terakomodasi dalam perobahan RPJMD ke depan,” sebutnya.
Lebih lanjut Mahyeldi menyampaikan, dalam perobahan RPJMD Kota Padang 2014-2019, ada beberapa hal yang perlu disikapi sesuai perkembangan dan dinamika kota. Seperti salah satunya dalam peningkatan di bidang transportasi, direncanakan ke depan bisa mengoptimalkan angkutan Trans Padang selaku angkutan massal / publik bagi masyarakat.
"Maka itu, kita ingin mempercepat rencana penyediaan 6 koridor untuk Trans Padang. Kita pun sudah rapat dengan pengusaha transportasi 'existing' (pengusaha yang telah menetap) di seluruh 6 koridor ini. Alhamdulillah, semuanya menyatakan sepakat dengan apa yang kita rencanakan, karena mereka menjadi bahagian dalam solusi yang tidak boleh tersingkirkan,” ungkapnya.
Wako menambahkan, selanjutnya juga sekaitan percepatan capaian visi dan misi Kota Padang disertai program unggulan. Kemudian itu, juga sekaitan antisipasi rentannya Kota Padang terhadap bencana.
“Kita harus mempersiapkan masyarakat agar lebih siap dan peka terhadap bencana. Demi melindungi aktifitas masyarakat yang lebih 'safety' atau terlindungi.
“Apalagi Padang adalah kota wisata, yang namun pada sisi lain juga rentan terhadap bencana. Jadi sebenarnya ini suatu hal yang bertabrakan dan bagaimana kita menyikapinya. Maka itu, perlu dilengkapi sarana dan prasarana sekaligus membuat jalur evakuasi, menyiapkan masyarakat sebagai langkah mitigasi bencana,” tukasnya.
Selanjutnya kata Walikota lagi, dalam mitigasi bencana di Padang, Pemko sudah mengupayakan kerjasama dengan beberapa negara seperti China, Jepang dan Selandia Baru yang lebih maju dalam mitigasi bencana.
"Jadi kita menginginkan juga, Padang menjadi kota yang terdepan di Indonesia untuk IORA (Indian Ocean Rim Association) di dalam kerjasama penanggulangan bencana.Semoga hal itu bisa didukung dengan bersinergi bersama beberapa negara.
"Sehingga dengan itu, akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat ataupun kepastian bagi setiap pengunjung yang ingin ke kota ini,” ulas Walikota mengakhiri.
Kegiatan Musrenbang Revisi RPJMD Kota Padang 2014-2019 ini diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Asnel beserta para pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang. Juga hadir Wakil Ketua DPRD Padang Budiman, Kapolresta Padang Kombes Pol Kombes Chairul Aziz, Dandim 0312/Padang Letkol Kav Eryzal Satria serta unsur Forkopimda lainnya.
#Gan/David/Nda/Fsl/Bst
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment