MWawasan.SURABAYA~ Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan program pendidkan politik memiliki peran penting sebagai bagian dalam memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia.
Dirjen Polpum Kemendagri, Soedarmo mengatakan, pihaknya telah menggerakan berbagai program pendidikan politik, khususnya bagi perempuan. Hal ini merupakan agenda penting untuk medukung eksistensi perempuan dalam geliat politik tanah air.
“Termasuk dalam menempatkan posisi perempuan sesuai UU Pemilu yakni 30 persen keterwakilannya dalam pencalonan legislatif,” kata Soedarmo di Hotel Firefield Marriot Surabaya, Selasa (15/8) kemarin.
Kegiatan tersebut bertema ‘Pendidikan Politik Bagi Perempuan dalam Memperkuat Peran Perempuan dalam Menyongsong Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019’. Acara ini dihadiri perwakilan pengurus partai politik, kaukus perempuan politik indonesia (KPPI), organisasi kemasyarakatan (ormas) perempuan.
Soedarmo dalam arahannya mengatakan, saat ini perempuan di Indonesia memiliki minat tinggi terhadap politik. Ia menilai, perlu adanya konsep untuk menyalurkan minat politik mereka agar bisa aktif dalam pencalonan legislatif pusat dan daerah.
Menurut dia, keterlibatan perempuan nantinya dalam agenda Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 bisa membawa perspektif baru dalam proses politik. Untuk itu perlu dukungan dari segenap elemen supra-struktur politik, infrastruktur politik dan substruktur politik.
“Mungkin program ini bisa dikerjasamakan. Kami juga meminta ketua-ketua umum partai bantu memberikan pelatihan pendidikan politik bagi perempuan,” jelas dia.
Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Ditjen Polpum Kemendagri Bahtiar menambahkan, perempuan yang ingin terjun ke dunia politik harus memiliki pengetahuan dan kemampuan berpolitik yang memumpuni.
“Pendidikan politik menjadi agenda penting untuk mendukung eksistensi perempuan dalam geliat politik di Indonesia,” ujar dia.
Untuk memperkuat itu semua, Kemendagri menggandeng Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) sebagai mitra dalam memperkuat peran perempuan dalam politik, karena KPPI adalah lembaga yang terdiri dari perwakilan perempuan lintas partai politik.
Dia mengatakan, dalam UU. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri mendapatkan mandat untuk melakukan pendidikan politik. Perlunya hal tersebut melihat keterwakilan perempuan menjadi calon kepala daerah masih dinilai minim.
“Hal ini harus menjadi acuan kita dalam meningkatkan eksistensi perempuan dalam pencalonan kepala daerah dalam pilkada serentak tahun 2018,” ujarnya.
Dirjen Polpum Kemendagri, Soedarmo mengatakan, pihaknya telah menggerakan berbagai program pendidikan politik, khususnya bagi perempuan. Hal ini merupakan agenda penting untuk medukung eksistensi perempuan dalam geliat politik tanah air.
“Termasuk dalam menempatkan posisi perempuan sesuai UU Pemilu yakni 30 persen keterwakilannya dalam pencalonan legislatif,” kata Soedarmo di Hotel Firefield Marriot Surabaya, Selasa (15/8) kemarin.
Kegiatan tersebut bertema ‘Pendidikan Politik Bagi Perempuan dalam Memperkuat Peran Perempuan dalam Menyongsong Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019’. Acara ini dihadiri perwakilan pengurus partai politik, kaukus perempuan politik indonesia (KPPI), organisasi kemasyarakatan (ormas) perempuan.
Soedarmo dalam arahannya mengatakan, saat ini perempuan di Indonesia memiliki minat tinggi terhadap politik. Ia menilai, perlu adanya konsep untuk menyalurkan minat politik mereka agar bisa aktif dalam pencalonan legislatif pusat dan daerah.
Menurut dia, keterlibatan perempuan nantinya dalam agenda Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 bisa membawa perspektif baru dalam proses politik. Untuk itu perlu dukungan dari segenap elemen supra-struktur politik, infrastruktur politik dan substruktur politik.
“Mungkin program ini bisa dikerjasamakan. Kami juga meminta ketua-ketua umum partai bantu memberikan pelatihan pendidikan politik bagi perempuan,” jelas dia.
Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Ditjen Polpum Kemendagri Bahtiar menambahkan, perempuan yang ingin terjun ke dunia politik harus memiliki pengetahuan dan kemampuan berpolitik yang memumpuni.
“Pendidikan politik menjadi agenda penting untuk mendukung eksistensi perempuan dalam geliat politik di Indonesia,” ujar dia.
Untuk memperkuat itu semua, Kemendagri menggandeng Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) sebagai mitra dalam memperkuat peran perempuan dalam politik, karena KPPI adalah lembaga yang terdiri dari perwakilan perempuan lintas partai politik.
Dia mengatakan, dalam UU. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri mendapatkan mandat untuk melakukan pendidikan politik. Perlunya hal tersebut melihat keterwakilan perempuan menjadi calon kepala daerah masih dinilai minim.
“Hal ini harus menjadi acuan kita dalam meningkatkan eksistensi perempuan dalam pencalonan kepala daerah dalam pilkada serentak tahun 2018,” ujarnya.
#Gan/Puspen Kemendagri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment