MWawasan.TARAKAN~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo
menegaskan pemerintah saat ini masih fokus dalam melakukan pembangunan
infrastruktur dan meningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, usulan
pemekaran daerah kembali tertunda karena keuangan negara belum mencukupi
untuk kebutuhan tersebut.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima 314 usulan pemekaran daerah. Pihaknya telah melaporkan ke Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Mengenai hal itu, komunikasi dengan DPD dan DPR juga terus berjalan.
“kondisi keuangan yang belum memungkinkan karena kosentrasi Presiden untuk membangun infrastruktur. Pemekaran ini kita tampung dulu sampai kondisi keuangan negara membaik,” kata Tjahjo saat mengunjungi wilayah perbatasan di Kalimantan Utara, Senin (14/8) kemarin.
Mudah-mudahan, kata Tjahjo pertumbuhan ekonomi bisa membaik seperti rencana Presiden Joko widodo yang ditargetkan pada 2018 nanti. Program ini ke depannya juga akan memiliki pengaruh baik terhadap Kalimantan Utara seperti pembangunan infrastrutur dan berbagai fasilitas untuk kebutuhan masyarakat.
Menurut Tjahjo pembangunan daerah otonomi baru juga membutuhkan biaya yang besar. Bukan hanya untuk keperluan pemerintah daerah (pemda) melainkan kantor instansi lembaga terkait lainnya seperti kepolisian, TNI, pengadilan dan kejaksaan.
“Tidak mungkin juga satu daerah diloloskan (pemekarannya). Nanti semua bagaimana (minta diloloskan juga). Padahal hitung-hitungannya, untuk persiapan saja perlu waktu 3 tahun. Ini satu daerah bisa habiskan Rp 300 miliar membangun gedung dan lain-lain, dan tak bisa ambil dari daerah induk,” ujar dia.
Belum lagi, evaluasi pemerintah pusat terhadap DOB, masih banyak daerah yang belum menunjukan hasil signifikan setelah pemekaran. Padahal, kunci dari pembentukan daerah otonom ini adalah untuk kesejahteraan rakyat.
“Walaupun pemekaran itu kewenangan dan hak konstitusional daerah. Tapi saya minta maaf untuk beberapa tahun ini, kita hentikan dulu pembentukan DOB. Supaya program strategis pusat bisa berjalan,” kata Mendagri.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menggelar rapat bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang, serta beberapa anggota DPD. Rapat yang digelar tertutup itu membahas Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), dan pembentukan DOB.
“Kita membicarakan soal otonomi daerah dan juga hal-hal yang sehubungan dengan itu. Termasuk pemekaran-pemekaran yang tentu tadi sudah kita jelaskan. DPD menjelaskan, jadi ini konsultasi," ucap JK di kantornya pada Selasa (18/7) lalu.
Dengan keadaan kondisi Indonesia sekarang, khususnya dalam keuangan negara, JK menyatakan, maka masih diberlakukannya moratorium untuk pembentukan DOB. Meski demikian, menurut dia pengkajian terhadap pemekaran tetap berjalan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima 314 usulan pemekaran daerah. Pihaknya telah melaporkan ke Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Mengenai hal itu, komunikasi dengan DPD dan DPR juga terus berjalan.
“kondisi keuangan yang belum memungkinkan karena kosentrasi Presiden untuk membangun infrastruktur. Pemekaran ini kita tampung dulu sampai kondisi keuangan negara membaik,” kata Tjahjo saat mengunjungi wilayah perbatasan di Kalimantan Utara, Senin (14/8) kemarin.
Mudah-mudahan, kata Tjahjo pertumbuhan ekonomi bisa membaik seperti rencana Presiden Joko widodo yang ditargetkan pada 2018 nanti. Program ini ke depannya juga akan memiliki pengaruh baik terhadap Kalimantan Utara seperti pembangunan infrastrutur dan berbagai fasilitas untuk kebutuhan masyarakat.
Menurut Tjahjo pembangunan daerah otonomi baru juga membutuhkan biaya yang besar. Bukan hanya untuk keperluan pemerintah daerah (pemda) melainkan kantor instansi lembaga terkait lainnya seperti kepolisian, TNI, pengadilan dan kejaksaan.
“Tidak mungkin juga satu daerah diloloskan (pemekarannya). Nanti semua bagaimana (minta diloloskan juga). Padahal hitung-hitungannya, untuk persiapan saja perlu waktu 3 tahun. Ini satu daerah bisa habiskan Rp 300 miliar membangun gedung dan lain-lain, dan tak bisa ambil dari daerah induk,” ujar dia.
Belum lagi, evaluasi pemerintah pusat terhadap DOB, masih banyak daerah yang belum menunjukan hasil signifikan setelah pemekaran. Padahal, kunci dari pembentukan daerah otonom ini adalah untuk kesejahteraan rakyat.
“Walaupun pemekaran itu kewenangan dan hak konstitusional daerah. Tapi saya minta maaf untuk beberapa tahun ini, kita hentikan dulu pembentukan DOB. Supaya program strategis pusat bisa berjalan,” kata Mendagri.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menggelar rapat bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang, serta beberapa anggota DPD. Rapat yang digelar tertutup itu membahas Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), dan pembentukan DOB.
“Kita membicarakan soal otonomi daerah dan juga hal-hal yang sehubungan dengan itu. Termasuk pemekaran-pemekaran yang tentu tadi sudah kita jelaskan. DPD menjelaskan, jadi ini konsultasi," ucap JK di kantornya pada Selasa (18/7) lalu.
Dengan keadaan kondisi Indonesia sekarang, khususnya dalam keuangan negara, JK menyatakan, maka masih diberlakukannya moratorium untuk pembentukan DOB. Meski demikian, menurut dia pengkajian terhadap pemekaran tetap berjalan.
#Gan/Puspen Kemendagri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment