P3K Multilateral Kemlu Apresiasi Diplomasi Siber

​MWawasan.Bandung(JABAR)~ Isu siber adalah isu yang kompleks. Menyadari hal ini, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (P3K) Multilateral Kementerian Luar Negeri sejak awal tahun ini melakukan penyusunan policy paper yang disebut Kajian Mandiri, mengenai cyber diplomacy (diplomasi siber). Policy paper ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, khususnya Pimpinan Kemlu, mengenai strategi diplomasi siber Indonesia.

Sebagai salah satu rangkaian penulisan paper tersebut, P3K Multilateral telah mengadakan Pertemuan Kelompok Ahli (PKA) "Diplomasi Siber: Peran Internasional Indonesia dalam Mendukung Kebijakan Siber Nasional" di Bandung (30/8).

"Kemlu ingin memberikan sumbangsih gagasan dalam pendefinisian posisi dan strategi diplomasi siber Indonesia yang dapat meningkatkan peran internasional Indonesia dalam konstelasi siber global maupun dalam melindungi kepentingan nasional," ujar Dr. Siswo Pramono, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu yang membuka acara PKA tersebut.

Kegiatan yang dihadiri 65 peserta dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan sektor swasta tersebut diisi oleh pemateri, yaitu Dr. Andi Widjajanto (Sekretaris Kabinet RI 2014-2015), Dr. Yono Reksoprodjo (Pengajar Universitas Pertahanan dan Vice President Sintesa Group), Dr. Budi Rahardjo (Ketua Indonesia Computer Emergency Response Team), Arum Ekantono (GM Digital Marketing Saphira Group), Riki Arif Gunawan (Kasubdit Teknologi Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi) dan Adhek Triana Yudaswari (Kasubdit Organisasi Internasional Sektoral, Kemlu).

Dr. Andi Widjajanto menjelaskan bahwa pertumbuhan pesat Indonesia menuju ekonomi digital harus dibarengi dengan upaya untuk menekan sekecil mungkin cyber threat. Hal itu daoat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai negara maupun aktor internasional lainnya, terutama dalam capacity building. Sementara itu, Dr Yono Reksoprodjo berpendapat bahwa, meskipun infrasktruktur siber Indonesia masih lemah dibanding negara lain, Indonesia dapat berperan aktif dalam konstelasi siber global dengan mengusung kampanye cyber ethics yang berupa seruan moral penggunaan teknologi siber yang bertanggung jawab .

Dalam sesi tanya jawab, yang dilakukan secara online melalui "www.sli.do," beberapa peserta memberikan masukan agar pemerintah melakukan kolaborasi yang lebih intens dengan sektor swasta dalam diplomasi siber mengingat korporasi, terutama yang berjaringan multi national, telah tumbuh menjadi aktor terdepan dalam penanganan isu siber. Selain itu, peserta berharap agar setelah terbentuk, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dapat berperan efektif dalam mengkoordinasikan strategi dan visi kebijakan siber nasional.

Menurut International Telecommunication Union (ITU), saat ini lebih dari separuh dari total populasi dunia (80% penduduk di negara maju dan 34% penduduk di negara berkembang) memiliki akses internet dalam berbagai bentuk. Pertumbuhan penggunaan internet dan teknologi informasi mengalami peningkatan drastis. Jika pada tahun 2000, hanya terdapat 400 juta pengguna internet di seluruh dunia, jumlah ini meningkat hingga 8 kali lipat saat ini.

Penggunaan internet telah memberikan berbagai dampak positif di berbagai bidang. Namun, di sisi lain, terdapat dampak negatif yang menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Cybercrime, misalnya, cybercrime telah menimbulkan kerugian global sekitar USD 450 miliar sepanjang tahun 2016. Belum lagi hubungan antarnegara yang bisa terganggu karena penggunaan teknologi siber untuk kepentingan ofensif. 

#Gan/ P3K Multilateral BPPK