MWawasan.JAKARTA~ Pemerintah berharap partai politik (parpol) dapat
membangkitkan kaderisasi wanita sesuai ketentuan 30 persen dalam UU
Pemilu. Permpuan diminta aktif berpolitik dan menjadi calon untuk kepala
daerah dan anggota legislatif.
"Kami harap di setiap parpol harus dibangkitkan kaderisasi wanitanya. Dalam Undang-Undang Pemilu juga sudah disepakati 30 persen wanita harus masuk dalam struktur kepengurusan, sampe caleg dan sebagainya," kata Tjahjo seusai menerima kunjungan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Kemendagri, Jakarta, Rabu (9/8).
Dalam pertemuan tersebut, Tjahjo mengatakan, dirinya mengapresiasi Partai Golkar dengan sayap organisasinya yakni KPPG yang telah berusaha menumbuhkan peranan kaum hawa di dunia politik, sebagai upaya menjalankan amanat UU.
"Dengan angka 30 persen kami juga berharap muncul kader partai wanita untuk bersaing di pilkada. Semakin banyak semakin bagus," ujar dia.
Ia mengakui kalau jumlah kepala daerah dari kalangan wanita mengalami penurunan. Meski pemerintah terus mendorong kegiatan mengenai pendidikan politik, namun parpol juga dapat melakukan hal serupa agar muncul minat mereka berkarir pemerintahan
Sejalan dengan Mendagri Tjahjo, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo menambahkan selama pihak Ditjen Polpum telah menggerakan berbagai program pendidikan politik bagi perempuan.
Program ini tentunya dapat dilakukan secara bersama-sama dengan parpol. "Mungkin program ini bisa dikerjasamakan. Kami juga meminta ketua-ketua umum partai bantu memberikan pelatihan pendidikan politik bagi perempuan," jelas dia.
Ketua KPPG Ulla Nurachwaty dalam pertemuan tersebut menyatakan pihaknya tengah menginventarisir kader-kader perempuan Golkar dari seluuh Indonesia yang berpotensi maju sebagai kepala daerah dan calon legislatif.
"Kami sedang inventarisir, insyaallah gerakan dan kontribusinya tidak mengecewakan masyarakat. Salah satunya ada ibu Nurul (Nurul Arifin) yang sedang kami dorong maju sebagai calon Wali Kota Bandung nanti," ujar Ulla.
"Kami harap di setiap parpol harus dibangkitkan kaderisasi wanitanya. Dalam Undang-Undang Pemilu juga sudah disepakati 30 persen wanita harus masuk dalam struktur kepengurusan, sampe caleg dan sebagainya," kata Tjahjo seusai menerima kunjungan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Kemendagri, Jakarta, Rabu (9/8).
Dalam pertemuan tersebut, Tjahjo mengatakan, dirinya mengapresiasi Partai Golkar dengan sayap organisasinya yakni KPPG yang telah berusaha menumbuhkan peranan kaum hawa di dunia politik, sebagai upaya menjalankan amanat UU.
"Dengan angka 30 persen kami juga berharap muncul kader partai wanita untuk bersaing di pilkada. Semakin banyak semakin bagus," ujar dia.
Ia mengakui kalau jumlah kepala daerah dari kalangan wanita mengalami penurunan. Meski pemerintah terus mendorong kegiatan mengenai pendidikan politik, namun parpol juga dapat melakukan hal serupa agar muncul minat mereka berkarir pemerintahan
Sejalan dengan Mendagri Tjahjo, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo menambahkan selama pihak Ditjen Polpum telah menggerakan berbagai program pendidikan politik bagi perempuan.
Program ini tentunya dapat dilakukan secara bersama-sama dengan parpol. "Mungkin program ini bisa dikerjasamakan. Kami juga meminta ketua-ketua umum partai bantu memberikan pelatihan pendidikan politik bagi perempuan," jelas dia.
Ketua KPPG Ulla Nurachwaty dalam pertemuan tersebut menyatakan pihaknya tengah menginventarisir kader-kader perempuan Golkar dari seluuh Indonesia yang berpotensi maju sebagai kepala daerah dan calon legislatif.
"Kami sedang inventarisir, insyaallah gerakan dan kontribusinya tidak mengecewakan masyarakat. Salah satunya ada ibu Nurul (Nurul Arifin) yang sedang kami dorong maju sebagai calon Wali Kota Bandung nanti," ujar Ulla.
#Feri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment