70 Juta Warga Belum Terdaftar Di BPJS

MWawasan.JAKARTA~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melangsungkan pertemuan dengan Direktur Utama BPJS Fachmi Idris beserta jajarannya. Dalam agenda tersebut, keduanya membahas soal upaya meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan kesehatan di daerah-daerah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat, saat ini sudah ada 180,5 juta peserta secara nasional. Kalau melihat jumlah penduduk Indonesia saat ini, masih ada sekitar 70-80 juta orang yang belum terdaftar karena berbagai alasan, salah satunya karena pemda belum program jaminan kesehatan.

Tjahjo mengatakan, jaminan kesehatan ini merupakan program Presiden Joko Widodo, makanya pemerintah akan terus mendorong untuk percepatannya di daerah-daerah. Ia sendiri heran kalau ada kepala daerah yang tak memiliki program jaminan kesehatan, padahal itu dinilai sebagai prioritas.

"Itu yang kami sesalkan sampai ada kepala daerah yang tidak punya program kesehatan buat warganya, akan kami dorong semua (pemda yang belum)," tambah dia.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Fachmi Idris menambahkan, kedatanganya kali ini ingin melaporkan kepada Mendagri terkait jumlah perserta BPJS Kesehatan sebanyak 180,5 juta orang. Dari data penduduk 261 juta, artinya masih ada 70-80 juta warga belum tercatat sebagai peserta BPJS.

"Kami mohon berkenan pak menteri kalau tadi ada kebijakan besar, beliau setuju, jadi sisa data itu langsung masuk dalam kepesertaan BPJS belum aktif lewat sistem NIK," tambah dia.

BPJS, kata dia ingin memastikan pada tahun 2019 nanti, seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan. Bila sudah terdata nanti, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi sekaligus mengajak seluruh warga aktif dalam kepesertaan jaminan kesehatan ini.

"Dari situ kemudian kita bisa bersurat langsung dr rumah ke rumah atau dari kantor cabang kami, memanfaatkan sosial marketing dari rumah ke rumah untuk memastikan para peserta yg belum terdaftar ini untuk ikut serta dalam program ini," tambah Fachmi.

Ia juga menambahkan, sampai sekarang masih ada 44 kabupaten/kota yang belum terintegrasi dengan BPJS. Dari jumlah tersebut ada 17 daerah yang dinilai tak memiliki program jaminan kesehatan. Hal ini juga yang ia adukan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo.