MWawasan.JAKARTA~ Jelang Pilkada serentak 2018, Menteri Dalam Negeri
(Mendagri), Tjahjo Kumolo mewanti-wanti kepada seluruh kepala daerah
atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jajaran Kementerian Dalam Negeri
yang akan maju pada Pilkada untuk berhati-hati.
“Bagi yang sedang menjabat dan akan maju lagi harus hati-hati, apapun persaingan calon Pilkada cukup banyak. Jangan sampai terjebak kepada lingkungan yang dekat dengan area rawan korupsi,” kata Mendagri dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/9).
Menurutnya KPK, Kepolisian dan Kejaksaan pasti akan mendapatkan info dari masyarakat luas terkait dengan penyalahgunaan kewenangan sehingga munculnya OTT. “Harus hati-hati dan jangan terjebak bermain pada area rawan korupsi,” ujarnya.
Yang patut dihindari sesuai area rawan korupsi Tjahjo menyebutkan adalah anggaran belanja barang dan jasa, main proyek yang tidak sesuai aturan dan mekanisme sehingga muncullah suap.
“Kuncinya pada diri kita sendiri, harus menghindari area rawan korupsi. Imbauan ini juga untuk saya sendiri, karena indikasinya meningkat. Jajaran pemda ya dari Mendagri sampai kepala desa, DPRD, SKPD untuk menolak tegas jika ada masyarakat yang mencoba menyuap,” tandasnya.
“Bagi yang sedang menjabat dan akan maju lagi harus hati-hati, apapun persaingan calon Pilkada cukup banyak. Jangan sampai terjebak kepada lingkungan yang dekat dengan area rawan korupsi,” kata Mendagri dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/9).
Menurutnya KPK, Kepolisian dan Kejaksaan pasti akan mendapatkan info dari masyarakat luas terkait dengan penyalahgunaan kewenangan sehingga munculnya OTT. “Harus hati-hati dan jangan terjebak bermain pada area rawan korupsi,” ujarnya.
Yang patut dihindari sesuai area rawan korupsi Tjahjo menyebutkan adalah anggaran belanja barang dan jasa, main proyek yang tidak sesuai aturan dan mekanisme sehingga muncullah suap.
“Kuncinya pada diri kita sendiri, harus menghindari area rawan korupsi. Imbauan ini juga untuk saya sendiri, karena indikasinya meningkat. Jajaran pemda ya dari Mendagri sampai kepala desa, DPRD, SKPD untuk menolak tegas jika ada masyarakat yang mencoba menyuap,” tandasnya.
#Feri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment