MWawasan. Sarolangun~ Matinya lampu penerangan jalan umum yang mendapat protes warga akibat tidak dibayar tagihan tunggakan PLN pada bulan Oktober dan November mencapai sebesar 449 juta rupiah direspon langsung Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Sarolangun H Saipullah.
Saipul mengaku sedang melakukan mediasi bersama pln untuk dapat menghidupkan kembali. Ia mengaku akan mencari solusi untuk menghidupkan kembali. Namun dalam pengakuannya untuk bisa bernegosiasi perkim harus menemui kepala cabang PLN atau Wilayah di Sumatera Selatan atau di Muara Bungo.
"Kita sudah koordinasi dengan PLN, tadi malam koordinasi. Besok (hari ini. red) kami akan rapat di ruang pak Wabup, mungkin nanti akan ada solusinya," kata Kadis Saipullah, Rabu (05/12) kemarin.
Ia berharap PLN bisa membantu menghidupkan kembali lampu penerangan jalan, sementara kita tidak bisa berbuat banyak akibat tidak disahkannya APBD-P sehingga listrik tidak mampu dibayar.
katanya, pihaknya akan membayar tunggakan tersebut di anggaran tahun 2019 mendatang sementara pln sebelumnya minta agar dilunasi dahulu tunggakan tagihan lpju baru lampu jalan bisa di hidupkan kembali.
"Pemerintah mau bayar, tapi tahulah sekarang tidak diketok palu. Jadi 2019 kita bayar. InsaAllah akan rapat dan mudah-mudahan ada jalan keluarnya," katanya.
Sehingga ia tidak bisa menjamin sampai kapan Kota Sarolangun gelap di malam hari karena belum adanya anggaran pembayaran tunggakan tersebut.
Bahkan hingga akhir Desember dan sampai batas waktu dibayarnya tagihan PLN lampu penerangan jalan Kabupaten Sarolangun di pusat kota akan gelap gulita tanpa lampu penerangan jalan umum hanya mengandalkan lampu kendaraan yang melintas saja.
#Iksan
No comments:
Post a Comment