MWawasan, Padang~ Gubernur Sumbar mengetuk hati Kepala SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk kembali menggalang aksi kemanusiaan membantu korban tsunami di Banten dan Lampung.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat mengkoordinir penggalangan bantuan Randang di group WA SKPD Provinsi Sumbar (Selasa, 25/12).
"Pak Gubernur mengetuk hati kita semua, kiranya kita turut merasakan duka saudara- saudara kita di Banten dan Lampung. Beliau berharap, ada gerakan kemanusiaan dari kita semua untuk itu, salah satunya adalah kembali penggalangan pengumpulan randang. Yang pertama kali kita himbau adalah para Kepala SKPD yang ada di Sumbar. Mudah- mudahan setelah itu, masyarakat Sumbar baik yang ada di ranah atau di rantau, juga tergugah untuk membantu saudara- saudara kita di Banten dan Lampung tersebut," ungkap Nasrul Abit.
Dalam waktu hanya 1 jam (dimulai sejak pukul 17.00 WIB) telah terkumpul sebanyak 710 kg Randang dari 30 SKPD. Wakil Gubernur yakin bahwa randang yang terkumpul akan lebih dari 1 Ton, karena masih ada sekitar 20 SKPD yang belum mengisi list yang ada.
Lebih lanjut Nasrul Abit menerangkan, "Saya yakin, bahwa randang yang terkumpul alan lebih dari satu ton. Ini masih 30 SKPD, telah terkumpul 710 kg. Kalaulah seluruh SKPD berpartisipasi untuk membantu korban tsunami Banten dan Lampung, saya yakin lebih satu ton randang akan terkumpul".
Bantuan randang paling lambat tanggal 27 Desember 2018 telah dikumpulkan di kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan cara mempacking randang dengan ukuran 1/2 kg. Hal ini bertujuan agar memudahkan dalam pengangkutan dan pendisribusiannya.
Hal itu disampaikan Ka Biro Humas Setdaprov Sumbar Jasman saat diminta penjelasannya oleh beberapa awak media terkait soal pendistribusian ke lokasi bencana.
"Kita berharap, randang itu di packing dengan ukuran 1/2 kg. Tujuannya agar memudahkan saat membawa ke lokasi bencana dan saat pendistribusiannya" terang Jasman.
#hms/Buya
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment