Dulu Sering Dengar Keluhan Biarpet, Presiden Jokowi: Sekarang Alhamdulillah Tidak Ada

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai meresmikan PLTU Cilacap Ekspansi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (25/2). (Foto: Humas/Rahmat)

MWawasan | Cilacap(JATENG)~ Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dulu banyak mendengar keluhan mengenai pemadaman listrik atau biarpet terutama di daerah industri pariwisata namun sekarang sudah tidak ada lagi.

“Sekarang ya alhamdulillah sudah tidak ada keluhan-keluhan pemadam listrik. Tetapi juga kita tetap ingin membangun pembangkit listrik agar juga mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada sehingga investasi apapun, investasi apapun ke Indonesia listriknya siap,” ujar Presiden Jokowi usai meresmikan PLTU Cilacap Ekspansi, Desa Kuwasen, Kelurahan Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (25/2).

Secara nasional, lanjut Presiden, sampai sekarang kalau kita ke daerah ya, ke daerah, enggak ada lagi namanya keluhan biarpet, keluhan pemadaman, enggak ada.

“Dulu kita di 2015, setiap ke provinsi, setiap ke kabupaten, ke kota, ke daerah isinya keluhan mengenai listrik yang biarpet, listrik yang pemadaman. Terutama dari industri pariwisata, ada hotel tetapi listriknya mati enam jam. Banyak sekali keluhan-keluhan seperti itu,” ujarnya.

Kepala Negara juga berharap ke depan dengan ketersediaan semakin banyak pasokan listrik, ketertarikan-ketertarikan investasi untuk membangun industri itu akan semakin banyak.

Mengenai target 35.000 Megawatt, Presiden menyampaikan akan disesuaikan dengan permintaan pasar. “Saya kira ini yang operasional sudah, yang sedang dalam tahapan konstruksi juga ada, yang dalam tahapan PTA juga ada. Saya kira semuanya berjalanlah. Tapi dikendalikan ya. Karena kalau pasokannya juga terlalu banyak, bebannya ada di PLN, harus membayar,” ujarnya.

Mengenai tanah untuk rakyat, Presiden menyampaikan bahwa sampai saat ini tanah yang diberikan, konsesi yang diberikan kepada rakyat telah mencapai 2,6 juta. Ini akan diteruskan konsesi yang untuk hak adat, masyarakat ulayat.

“Semua terus, untuk masyarakat-masyarakat petani, nelayan, akan terus kita berikan. Kan sudah saya sampaikan, petani/nelayan ada yang satu hektare, ada yang dua hektare, ada yang tiga hektare. Masyarakat adat, masyarakat ulayat ada yang 800 hektare, ada yang 400 hektare, ada yang 1.600 hektare, macam-macam. Ini akan diteruskan,” ujarnya.

Sementara itu, mengenai Kartu Kuliah, Presiden menjelaskan bahwa Kartu Kuliah ini merupakan perluasan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diperuntukkan bagi SD, SMP, dan SMA/SMK. Tujuan kartu tersebut, lanjut Presiden, agar anak-anak dari keluarga prasejahtera yang tidak mampu juga bisa kuliah. 

# Gan | Setkab/FID/EN