Musrenbang Kecamatan Pelawan Berlangsung Sukses

MWawasan,Sarolangun-Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun sukses menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2020 dalam mewujudkan pembangunan sesuai visi misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.

Musrenbang dilaksanakan berdasarkan Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, kali ini Musrenbang Kecamatan Pelawan bertema "Menuju perencanaan pembangunan yang transparan serta akuntabel", Selasa (12/2/2018) di kantor Camat Pelawan.

Dalam sambutannya Camat Pelawan, Hudri, Spd. I, M. Pd. I mengatakan musyawarah ini merupakan perumusan
aspirasi masyarakat dan hasil reses anggota DPRD, Camat juga menyebut kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat belum terealisasi sepenuhnya.

"Hal mendasar, pembangunan infrastruktur di tengah masyarakat belum terealisasi sepenuhnya, usulan begitu banyak,  persoalan ini tentu akan dicarikan solusinya untuk mengakomodir permintaan masyarakat", ungkap Camat.

Hadir dalam acara Musrenbang Kecamatan Pelawan, Asisten II Dedy Hendri mewakili Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra,  Ketua DPRD HM Syaihu, beberapa anggota DPRD Sarolangun Dapil 3, Kepala Dinas (Kadis) Perindagkop Kholidi,  Kadis Nakertrans M Arsyad, beberapa Wakil Kepala OPD, Kapolsek Pelawan Singkut dan para undangan lainnya.

Ketua DPRD Sarolangun H Muhammad Syaihu (Syaihu) dalam arahannya menyebut hasil perencanaan pembangunan pada Musrenbang akan direalisasikan dengan anggaran perencanaan pembangunan daerah (APBD), namun anggaran dari Pemerintah Pusat juga merupakan uang rakyat yang juga digunakan untuk pembangunan.

"Untuk pembangunan bukan hanya dari dana APBD Kabupaten Sarolangun, kita tidak hanya mengandalkan APBD, pembangunan juga diakomodir dari dana Pusat", terang Syaihu.

Namun Syaihu menyadari pada tahun sebelumnya ada tiga desa di Kecamatan Pelawan yang tidak memperoleh anggaran pembangunan dari APBD, 
"Tahun lalu ada tiga desa yang tidak dapat dana pembangunan dari APBD, yakni Desa Muara Danau, Desa Bukit dan Desa Rantau Tenang, Saya minta maaf, nanti di APBD perubahan kita akomodir", urai Syaihu seakan berjanji.

Lanjut Syaihu, para Kades juga harus menyadari bahwa Dana Desa (DD) dan P2DK juga dana pembangunan dari Pemerintah yang merupakan perhatian Pemerintah dalam pembangunan.

"DD dan P2DK juga anggaran dari pemerintah dalam pembangunan masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang tidak terakomodir oleh APBD",  lanjutnya.

Asisten II Dedy Hendry dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan administrasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kecamatan Pelawan yang menurutnya sudah maju secara signifkan, "Pelaksanaan Siskeudes di Kecamatan Pelawan sudah baik dan maju secara signifikan begitu juga kita harapkan dengan e-planning", ungkap Dedy.

Dedy juga mengharapkan usulan yang diusulkan pada Musrenbang adalah usulan yang tidak diakomodir dalam DD,
"Saya harap usulan yang diusulkan pada Musrenbang adalah usulan yang tidak diakomodir dalam DD, karena tidak semua pembangunan yang dapat dibiayai oleh APBD", tambahnya.

Dedy menyebut untuk tahun 2019 ada 1.214 usulan yang masuk, dengan jumlah dana
Rp 14 trilyun, sedangkan APBD Kabupaten Sarolangun hanya Rp 1,3 trilyun.

"Untuk tahun 2019 ada 1.214 usulan yang masuk, dengan jumlah dana Rp 14 trilyun, sedangkan APBD Kabupaten Sarolangun hanya Rp 1,3 trilyun, usulan diharapkan usulan dalam mencapai program pembangunan daerah, ini menjadi tugas kita semua,
maaf kepada tiga desa yang tidak dapat anggaran pembangunan 2019, nanti pada APBDP kita akomodir semua ", pungkas Dedy.

#Iksan