MWawasan, Sarolangun-(JAMBI)~ Masih terkait persoalan dugaan tidak profesionalnya petugas sekretariat DPRD Sarolangun Provinsi Jambi dalam menerima kontrak kerjasama pemberitaan media, hal ini terkesan adanya perlakuan pilih kasih terhadap media, bukan tergantung Profesionalitas, sehingga dapat diduga kontrak pemberitaan media pada sekretariat DPRD Sarolangun didominasi media titipan Pejabat.
Seperti yang ditulis di media ini pada hari sebelumnya, dugaan ketidak beresan administrasi dan sistem kontrak pemberitaan media pada sekretariat DPRD Sarolangun sudah berlangsung sejak lama, cukup dengan kedekatan dengan pejabat dan mengantongi rekomendasi, akan diterima dan nilai kontraknya bisa lebih besar.
"Kontrak media Abang tidak ada, dana kami tidak cukup, kami susah membaginya, yang ada ini banyak media bawaan Pejabat", kata RTK, oknum petugas Sekretariat Dewan kepada salah satu wartawan media online, beberapa hari lalu.
Oknum Wartawan yang urung memperoleh kontrak medianya itu seperti hanya bisa mengurut dada, dan menggerutu, "Tiap tahun permohonan kontrak media kami ditolak, sepertinya kami dianggap sepele", ujar HI, Selasa (14/5/2019) seraya keluar ruangan petugas.
Dari penelusuran media ini, perlakuan yang sama juga dialami SAB, oknum wartawan media online dan beberapa media baru, diduga karena tidak adanya "backing" atau "surat sakti"(rekomendasi) pejabat. Hingga berita ini ditulis, media ini susah menterjemahkan apa maksud kontrak media yang tanpa berdasarkan unsur Profesiinalitas itu, mungkin hanya pejabat Sekretariat Dewan lah yang tahu, Wallaahu A'lam.
#Tim
No comments:
Post a Comment