MWawasan,Sarolangun -(JAMBI) Petugas sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya profesional dalam kontrak kerja sama pemberitaan dengan media, namun hal ini berlaku lain pada sekretariat DPRD Sarolangun Provinsi Jambi, Mereka terkesan kurang profesional dan tergantung pesanan pejabat, media mana yang dapat diterima dan mana yang dicoret.
Persoalannya tidak hanya sampai disitu, hingga jumlah rupiah dalam kontrak pun tergantung rekomendasi Pejabat. Dan sebuah pernyataan yang dapat dinilai tidak pantas acap terdengar dari mulut petugas sekretariat, "Ya Bang, Dia rekomendasi langsung dari Ketua", kata seorang petugas yang biasa disapa Riyan, beberapa minggu yang lalu, bermaksud menjelaskan beberapa media cetak, online dan Televisi yang mengantongi nilai kontrak yang jauh lebih besar dari pada media lainnya, adalah atas rekomendasi salah seorang pejabat DPRD tersebut.
Menurut pantauan media ini, tidak sedikit wartawan kecewa dengan perlakuan yang cenderung tidak profesiinal ini, "Aku setiap tahun mengajukan kontrak pemberitaan, belum pernah diterima", ujar HI salah satu wartawan media online. "Untuk tahun 2019 ini, Kami cuma dapat Rp 5 juta, pada hal media yang baru ada yang lebih besar", sambar AK, Selasa (14/5/2019). Bukan hanya itu, pembayaran berita juga terkesan diam -diam.
Menariknya lagi, Mahbub Junaidi petugas yang ditengarai bertugas mengurus media, susah ditemui dan jarang ke kantor.
Diketahui, Persoalan seperti ini sudah lama berlangsung, namun ini dapat mengindikasikan ketidak beresan sistem adminustrasi sekretariat DPRD Sarolangun.
#iksan
Persoalannya tidak hanya sampai disitu, hingga jumlah rupiah dalam kontrak pun tergantung rekomendasi Pejabat. Dan sebuah pernyataan yang dapat dinilai tidak pantas acap terdengar dari mulut petugas sekretariat, "Ya Bang, Dia rekomendasi langsung dari Ketua", kata seorang petugas yang biasa disapa Riyan, beberapa minggu yang lalu, bermaksud menjelaskan beberapa media cetak, online dan Televisi yang mengantongi nilai kontrak yang jauh lebih besar dari pada media lainnya, adalah atas rekomendasi salah seorang pejabat DPRD tersebut.
Menurut pantauan media ini, tidak sedikit wartawan kecewa dengan perlakuan yang cenderung tidak profesiinal ini, "Aku setiap tahun mengajukan kontrak pemberitaan, belum pernah diterima", ujar HI salah satu wartawan media online. "Untuk tahun 2019 ini, Kami cuma dapat Rp 5 juta, pada hal media yang baru ada yang lebih besar", sambar AK, Selasa (14/5/2019). Bukan hanya itu, pembayaran berita juga terkesan diam -diam.
Menariknya lagi, Mahbub Junaidi petugas yang ditengarai bertugas mengurus media, susah ditemui dan jarang ke kantor.
Diketahui, Persoalan seperti ini sudah lama berlangsung, namun ini dapat mengindikasikan ketidak beresan sistem adminustrasi sekretariat DPRD Sarolangun.
#iksan
No comments:
Post a Comment