Kepala BPPRD Ahmad Zaidan mengatakan tindak tersebut berupa penutupan atau segel ruko yang tidak taat dalam membayar pajak, bahkan terjadi penunggakan yang sudah bertahun-tahun.
"Bagi seluruh ruko, kios dan toko, yang meninggal, apalagi sudah bertahan-tahun menunggak, kedepan ini kami akan kerja sama dengan Pol pp dan pihak kebersihan, melakukan operasi di pasar untuk eksekusi dalam rangka melakukan penegakan peraturan perda," katanya, Selasa (13/08) kemarin.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah lima kali melayangkan surat teguran agar penyewa yang menunggak pajak dan retribusi ini untuk segera membayar, namun masih banyak yang membandel dengan tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.
"Sementara kita butuh pad untuk program pembangunan, karena salah satu sumbernya dari retribusi pasar itu. Kita tidak ada dicicil lagi, sekian tahun sudah menunggak dan yang lunas ada juga. Seluruhnya akan kami tagih, paling lama bulan september, kami akan lakukan penyegelan atau tutup bagi yang menunggak," katanya.
"Kalau cicilan habis energi, surat sudah lima kali layangkan, bahkan khusus 19 ruko di kawasan abadi itu kita layangkan surat khusus, tidak ada jalan lain, nanti pembangunan kita terganggu," kata dia menambahkan.
Ia meminta kepada penyewa ruko yang terjadi penunggakan pembayaran pajak ini, agar memiliki kesadaran untuk melakukan kewajiban pembayaran, sehingga tidak terkesan hanya bisa menjalankan haknya saja dengan menikmati ruko yang telah disewakan sementara kewajiban untuk membayar pajak diabaikan.
"Jangan tahu hanya menerima haknya saja. Jangan sampai kita ambil tindakan tegas. Nanti saat operasi kalau dia tidak mau bayar juga akan dibawa ke meja persidangan, bisa dikenakan Sanksi tindak pidana ringan (Tipiring)," katanya.
Sementara itu, Kabid Pajak dan Retribusi Daerah, Ujang Junaidi mengatakan bahwa tunggakan ruko yang di kawasan abadi Sarolangun saja, mencapai Rp 500 juta lebih per tahun 2019 ini.
Dimana setiap ruko, kios dan toko, itu diatur dalam Perda nomor 08 tahun 2016 tentang retribusi pasar grosir dan pertokoan.
"Kita punya 19 unit di deretan abadi, dulu tunggakan sebesar Rp 982 juta per desember 2017 dan tahun 2018 awal ditindak lanjuti, hingga saat ini tunggakan masih sekitar Rp 500 juta," katanya.
"Sudah terjadi tunggakan, otomatis akan kita tindak lanjuti. Secara aturan pertama kita melakukan validasi data dengan survey ke lapangan apakah nilai piutang segitu. Kedua, menyurati kapan akan melunasi dengan surat teguran, sampai tiga kali. Kita sudah buat teguran ke lima, artinya toleransi kita tetaplah, "kata dia menambahkan.
Dalam waktu dekat ini, BPPRD akan melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, dalam menyikapi persoalan ini agar segera ditindak lanjuti.
" Jika memang penyewa tidak ada niat mau melunasi, akan diambil oleh pemerintah dengan melakukan tindakan tegas berupa penutupan," katanya.
#iksan
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment