Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat belum salurkan bantuan, baik itu bantuan dari Pusat, Provinsi, maupun dari kabupaten, karena kita masih dalam proses entri data" Ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat, Yonisal, saat melakukan Konferensi Pers di Media Center Covid-19 Kantor Bupati Pasaman Barat.
Yonisal, mengatakan bahwa sampai saat sekarang ini pihaknya masih terus melakukan verifikasi data terhadap calon penerima bantuan Covid-19 ini untuk menghindari adanya data yang Ganda. Karena proses penyeleksian terhadap penerima bantuan terdampak Covid-19 tersebut, masyarakat miskin diluar yang telah menerima bantuan program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja. Sekitar 63,56 persen warga Pasaman Barat bakal menerima bantuan tersebut.
"Sebanyak 116.000 KK warga, diseluruh Kabupaten Pasaman Barat, 63,56 persennya atau sebanyak 73.735 KK warga akan menerima bantuan tersebut," terang Yonisal.
Yonisal menambahkan, bahwasanya bantuan tersebut dibagi dari berbagai sumber bantuan. Seperti, sebanyak 13.739 KK calon Penerima Bantuan dari KEMENSOS RI, 10.688 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 9.343 dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Alokasi Dana Nagari, 15.000 KK dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat.
"Adapun bantuan terdampak Covid-19 tersebut adalah sebesar Rp. 600.000,--, juga bantuan tersebut bisa berupa uang ataupun dalam bentuk sembako," kata Yonisal.
Selain itu, Yonisal juga melanjutkan, bahwasanya untuk saat sekarang ini, Kabupaten Pasaman Barat masih memiliki Stok Pangan sekitar 56 Ton beras yang siap dibagikan untuk warga yang berstatus ODP, PDP atau warga lansia.
"Insyaallah, dalam minggu ini, secepatnya bantuan beras ini akan kita salurkan dan kita bagikan dan yang paling diutamakan ODP yang masih menjalani proses karantina serta para lansia disetiap Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat," papar Yonisal.
#Arman
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment